Penerimaan Siswa Baru Jadi Ajang Pemerasan

Oleh : Ta’in Komari, SS.
Ketua Presidium Kelompok Diskusi Anti 86
Praktisi Akademisi di Kota Batam
Sekolah merupakan tempat belajar-mengajar dan tempat pengabdian. Tempat anak-anak menuntut ilmu dan mengejar cita-cita, sementara bagi guru sebagai tempat mengabdikan diri untuk kemajuan dan pembangunan bangsa, mempersiapkan masa depan generasi muda yang berkualitas dan profesional. Sayangnya belakangan sekolah menjadi tempat bisnis dan mencari kekayaan. Bagaimana anak-anak kita akan mendapatkan pembejaran dan ilmu yang baik jika lingkungan pendidikannya korupsi?

Berbagai modus dilakukan untuk memeras wali murid. Dari jual bangku sampai berbagai macam dalih pungutan wajib menyangkut pembangunan maupun operasional. Bahkan infaqpun diwajibkan bagi masyarakat yang anaknya ingin bersekolah. Penerimaan Siswa Baru (PSB) dijadikan momen tahunan memulai ajang pemerasan oleh pelaku didik di hampir semua sekolah di Kota Batam. Padahal pemerintah sudah menyiapkan semua anggaran untuk kebutuhan sekolah dasar dan menengah secara penuh, baik oleh pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

Lebih mencengangkan lagi, ada satu sekolah yang memungut uang seragam sekolah senilai Rp1,4 juta. Tidak bisa dibayangkan seragam model apa yang diberikan sekolah tersebut kepada siswanya dengan harga semahal itu, atau inipun hanya dalih untuk mengeruk keuntungan setiap penerimaan siswa baru (PSB). Itu di luar pungutan liar lain dengan dalih uang pembangunan atau infaq. Untuk SD besaran pungutan ada pada angka Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai Rp 2.000.000, – (dua juta rupiah). SMP dan MTs-N berkisar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), sementara SMA dan SMK berkisar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Pertanyaannya, bagaimana peran Walikota Batam dan pemimpin di Batam melalui Dinas Pendidikan dalam mengontrol dan mengawasi perilaku pendidik yang melakukan pemerasan tersebut. Seharusnya mereka tidak hanya lips service ketika menyerukan bahwa pihak sekolah manapun tidak boleh melakukan pungutan apapun kepada para siswa, dengan dalih apapun. Atau jawaban besarnya, mereka terlibat dengan menerima setoran setiap PSB maupun moment pendidikan lainnya?

Pernyataan itu harus dilaksanakan dengan melakukan kontrol dan langsung menanggapi setiap pengaduan atau laporan baik yang langsung disampaikan kepada dinas pendidikan maupun melalui media. Dalam tataran pengungkapan kasus korupsi, gratifikasi, suap-menyuap dan pungutan liar maka pihak berkepentingan dan aparat kepolisian tidak perlu menunggu laporan resmi, meski mereka perlu menilai suatu laporan itu patut ditindaklanjuti atau tidak. Yang jelas mereka tidak boleh menutup mata terhadap fenomena dunia pendidikan di Batam yang sudah dijadikan ajang pemerasan bagi para pendidik.

Kategori Gratifikasi dan Korupsi

Pungutan liar dengan berbagai dalih baik jual bangku, sumbangan pembangunan, bantuan operasional, jual seragam dengan harga berlipat-lipat, dan sebagainya adalah termasuk gratifikasi dan korupsi. Memaksa seseorang melakukan sesuatu dan membayar. Mereka jelas telah memanfaatkan jabatan dan kekuasaannya untuk mencari keuntungan pribadi maupun kelompok. Untuk itu, kegiatan ilegal tersebut harus dihentikan dengan melakukan proses hukum terhadap semua pihak yang melakukan pungutan liar di sekolah.

Menilik persoalan pungutan liar di sekolah itu tidak lebih telah karena terjadi degradasi moral para pendidik di Batam. Gaji, tunjangan dan insentif yang cukup besar sebagai imbalan jasa dianggap masih kurang sehingga perlu memeras para wali murid dengan berbagai dalih untuk memperkaya diri.

Unsur gratifikasi ini mudah untuk menelusurinya yakni dengan meilhat gaya hidup para pendidik tersebut sampai di rumahnya. Adakah kesesuaian antara penghasilan yang didapatkan dengan pola hidup dan pengeluarannya. Jika memang tidak sesuai, ibarat pepatah besar pasak daripada tiang, artinya hampir pasti ada cara kecurangan untuk menutupinya. Selain itu, bisa dilihat adanya lonjakan kekayaan dan pola hidup guru-guru tersebut.

Saya tidak akan bicara peran kejaksaan di Batam dalam pemberantasan korupsi, apalagi di bidang pendidikan. Sebab kejaksaan kabarnya dijadikan kosultan tidak resmi di Dinas Pendidikan. Artinya mereka boleh dibilang turut menikmati. Pertanyaannya juga sejak kapan jaksa menjadi konsultan anggaran? Harapan satu-satunya sekarang hanya pada aparat kepolisian, khususnya Dirkrimsus Polda Kepri untuk menumpas mafia pendidikan ini.

Memang dibutuhkan komitmen dan keseriusan seorang kapolda agar tidak ada satupun anggotanya menerima kompromi dalam pemberantasan korupsi, khusus di bidang pendidikan ini. Segala praktek korupsi dunia pendidikan sudah sangat menyedihkan. Tidak boleh lagi dibiarkan. Harus diberantas tuntas. Ini persoalan masa depan dan moral generasi penerus bangsa. Bagaimana mental mereka bisa bagus kalau setiap saat tahu lingkungan belajar mereka penuh muslihat korupsi? Membudaya akhirnya dianggap sebagai hal yang biasa tak perlu diributkan. Secara tidak sadar kita semua sudah mendidik dan membangun mental korupsi kepada anak-anak kita.

Untuk itu, siapapun yang terlibat dalam pungutan liar di sekolah maka yang bersangkutan harus diproses secara hukum dan mendapatkan hukuman sesuai dengan peraturan perundangan. Walikota dan kepada dinas pendidikan harus bertindak cepat secara bertanggung jawab memberikan sanksi terhadap semua pelakunya. Masyarakat harus sudah mulai berani dan peduli untuk menyampaikan informasi dan fakta berbagai pungutan tersebut. Sikap masa bodoh dan merasa aman atau nyaman sendiri karena punya kemampuan dan kekayaan akan menghancurkan mental anak-anaknya di kemudian hari.

Ironis awal tahun 2009, Walikota Batam menerima perhargaan pataka pendidikan dan piagam widyakrama sebagai daerah yang dianggap berhasil dalam program wajib belajar. Jika kenyataannya lain dengan yang sebenarnya, maka sangatlah tidak pantas walikota menerima penghargaan pendidikan tertinggi yang diberikan langsung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat itu. Atau semua kondisi amburadulnya pendidikan di Batam ini karena ketidakmampuan memimpin, ketidakpedulian, dan ketidakmengertian.




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *