Pengurus MUI Kepri Periode 2016-2021 Dikukuhkan

TANJUNGPINANG — Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Kepri periode 2016-2021 resmi dikukuhkan, Senin 2 Oktober 2017 di Gedung Daerah Tanjungpinang. Pengukuhan dilakukan Gubernur Kepri Nurdin Basirun didampingi Sekda Provinsi Kepri Arif Fadillah dan sekretaris Majelis Ulama Indonesia (MUI) pusat Basri Bermanda.

Pada kepengurusan MUI periode ini, ada 12 komisi yang dikukuhkan. Di antaranya Komisi Fatwa diketuai Zubad Akhadi, Komisi Dakwah diketuai Wahab Sinambela, Komisi Hubungan Umat Beragama diketuai M Idris, Komisi Pemberdayaan Ekonomi diketuai M Hasbi, Komisi Ukhuwah Islami diketuai Rustam Efendi, Komisi Hukum diketuai Endy Maulidi, Komisi Keluarga diketuai Dolly Boniara, Komisi Pendidikan diketuai Mahadi Rahman, Komisi Seni Budaya Islam diketuai Teja Alhabd, Komisi Pengkajian diketuai Zamzami A Karim, Komisi Komunikasi diketuai Rasyidnur, dan Komisi Hubungan Luar Negeri diketuai Imbalo Iman Sakti.

“Saya mengimbau kepada pengurus MUI agar dapat menyatukan dan menjaga perdamaian kepada umat bila ada permasalahan agama yang sering terjadi saat ini,” kata Gubernur Nurdin.

Gubernur menegaskan jika bangsa ini sangat membutuhkan keberadaan MUI. “Hilangkan iri dengki, sombong hati, keras kepala yang ingin menang sendiri agar tugas MUI berjalan dengan baik, sepeti mengawal, membimbing, memberi solusi, bagi penganut agama Islam dalam soal keagamaan,” katanya.

Sementara itu Ketua MUI Kepri, Karim Ahmad mengatakan, pihaknya akan berusaha menjaga kekompakan antar umat seagama maupun dengan agama lain demi bersama-sama membangun negara ini.

“Setelah pengukuhan ini bukan berarti selesai, tapi baru dimulailah tugas kita untuk bekerja lebih baik lagi dan selalu bekerja sama,” katanya.

Sedangkan Sekretaris MUI pusat Basri Bermanda mengatakan Majelis Ulama Indonesia Merupakan lembaga yang mewadahi para ulama, zu’ama, dan cendikiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin.

MUI berdiri pada 17 Rajab 1395 Hijriah atau 26 Juli 1975 di Jakarta untuk membantu pemerintah dalam melakukan hal-hal yang menyangkut dengan umat Islam. Seperti mengeluarkan fatwa dalam kehalalan sebuah makanan, penentuan kebenaran sebuah aliran dalam agama Islam, dan hal-hal yang berkaitan dengan hubungan seorang penganut agama Islam dengan lingkungannya. (hms)




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *