Perusahaan harus susun skala upah

Batam Centre, BatamEkbiz.Com – Perusahaan harus menyusun skala upah dan memberitahukan kepada seluruh pekerja. Jika tidak, perusahaan bisa dikenakan sanksi administratif sebagaimana diatur pada Permenaker Nomor 20 Tahun 2016.

Direktur Pengupahan Direktorat Pengupahan Kemenaker, Adriani menjelaskan, kewajiban perusahaan untuk menyusun skala upah diatur pada Peraturan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Struktur Skala Upah. Tujuannya untuk memberikan upah yang proporsional kepada karyawan.

“Perusahaan wajib menyusun struktur skala upah dan memberitahukan kepada seluruh pekerja secara individual, sehingga pekerja tahu gambaran pasti upah yang akan diterima saat bekerja,” ujarnya saat sosialisasi di Badan Pengusahaan (BP) Batam, Jumat 7 April 2017.

Menurut Adriani, penekanan peraturan baru tersebut terkait kewajiban perusahaan untuk melampirkan dan memperlihatkan dokumen struktur skala upah kepada Dinas Tenaga Kerja saat mengajukan pengesahan atau pembaruan peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama (PKB). Struktur skala upah itu diberikan pada suatu jabatan.

Dengan berlakunya Peraturan 1/2017, maka Keputusan Menteri Tenaga Kerja Kep.49/MEN/IV/2004 tentang Ketentuan Struktur dan Skala Upah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Adriani mengatakan, seharusnya pemerintah tidak perlu banyak intervensi mengenai pengupahan. Karena ini urusan dua pihak yang bersepakat untuk melakukan pekerja.

“Namun di Indonesia belum bisa dilepas pada mekanisme pasar murni. Karena kondisi ketenagakerjaan belum memungkinkan untuk melepas kesepakatan upah di tengah masih rendahnya nilai tawar buruh dibanding pemberi kerja,” katanya.

Andriani mengakui bahwa pemerintah belum optimal menjalankan fungsinya, sehingga banyak pekerja belum dibekali pendidikan dan ketrampilan yang baik. Dampaknya, melemahnya posisi tawar buruh di dunia kerja. Jika dilepas begitu saja tanpa ada aturan, dikhawatirkan akan terjadi eksploitasi tenaga kerja buruh dan berdampak pada kerugian perusahaan, karena pekerja tidak produktif.

“Peraturan ini untuk melindungi keduanya (buruh dan perusahaan). Nanti saat buruh sudah ahli, maka peraturan-peraturan yang ada khususnya upah minimum bisa dicabut,” katanya. (R01)




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *