PN Batam Gelar Pemeriksaan Setempat di Eks Ruli Anggrek

Seibeduk, BatamEkbiz.Com –Pengadilan Negeri Batam menggelar sidang gugatan perdata dengan agenda pemeriksaan setempat oleh atas objek perkara Proyek Jalan Lintas GMP-Mangsang, Kelurahan Duriangkang, Kamis, 30 November 2017.

Pelaksanaan persidangan perdata tersebut berdasarkan gugatan yg dilakukan oleh warga eks Ruli Kampung Anggrek dengan nomor gugatan : 194 / Pdt. G/2017/PN.Btm tgl 10 Agustus 2017 dan dihadiri Ketua dan Anggota Majelis Hakim, Kuasa Hukum warga, dan Kuasa Hukum Tergugat I dan Il.

Dalam hal ini Pemerintah Kota Batam melalui Tim Terpadu Kota Batam dan Camat Seibeduk menjadi tergugat l dan tergugat ll oleh warga eks Ruli kampung Anggrek.

Amir Mahmud, salah satu tim pendamping warga eks kampung Anggrek dari LBH Rakyat Indonesia Bersatu menyatakan bahwa warga eks Kampung Anggrek tersebut melakukan gugatan dipicu karena tidak tahan melihat tanahnya yang telah digusur oleh tim terpadu tanpa ganti rugi. Selain itu warga juga melihat banyak indikasi sarat masalah di sekitar area proyek tersebut.

Proses pembukaan sidang setempat dibuka oleh Hakim Ketua, Mangapul Manalu.

“Dari semula warga diberitahu akan ada pembangunan jalan di lokasi itu, tapi anehnya lokasi yang digusur dan dikerjakan lebarnya hampir selebar jalan tol. Lebih heran lagi tidak ada plang merk yang menunjukkan nama proyek dan anggarannya,” kata Amir kepada awak media.

Pernyataan Amir itu didukung dari hasil Investigasi mereka menemukan dalam website LKPP, Rencana Umum Pengadaan dalam APBD Batam Tahun 2017 ada proyek Pengerasan jalan (bauksit) GMP Lintas Mangsang (Lanjutan) 400 meter. Namun fakta di lapangan panjang area lokasi tersebut hanya mencapai kurang dari 200 meter.

Dalam proses persidangan tersebut pihak penggugat dan tergugat menjelaskan bahwa objek perkara memiliki ukuran panjang 200 m, lebar 30 m dengan batas objek yakni :
– Utara : Perum Perumnas Piayu,
Timur : jalan tanah Lintas GMP tahap I,
Selatan: Perum Griya Piayu Asri, Barat : Jalan Lintas Mangsang.

Sedangkan pihak tergugat meminta kepada Hakim Ketua agar objek perkara yang sedang dalam tahap pengerjaan tetap berjalan.

Sementara itu Hakim ketua menyampaikan bahwa terkait dengan pendapat tergugat tersebut bahwa ada putusan provisi yang memutuskan terkait status lokasi tersebut namun menurut pendapatnya secara pribadi sebagai yang berpengetahuan hukum bahwa , sebaiknya sebelum ada putusan inkcrah , tidak dilakukan aktivitas di lokasi objek perkara. (adi)




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *