Rakus fasilitas di akhir tugas

Masa bakti 45 Anggota DPRD Batam periode 2009-2014 sekira sebulan lagi. Pada Jumat, 29 Agustus mendatang, akan dilantik 50 anggota dewan periode baru yang terpilih di pemilu legislatif (pileg) 9 April lalu. Anggota dewan yang akan dilantik, 19 di antaranya merupakan anggota dewan periode sebelumnya, selebihnya adalah wajah-wajah baru.

Menjelang berakhir masa tugas, aktivitas di Kantor DPRD Batam kian lengang. Banyak anngota dewan hingga unsur pimpinan memilih mengoleksi absen, bukti ketidakhadiran. Jarang lagi terlihat rapat dengar pendapat atau hearing, sebagai tindak lanjut dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Bahkan masyarakat yang datang ke DPRD Batam untuk menyampaikan aspirasi ataupun keluhan, di antaranya terpaksa kembali pulang tanpa hasil. Anggota dewan yang akan mereka datangi untuk menyampaikan aspirasi gagal ditemui.

Minimnya kehadiran tidak hanya terjadi di tingkat anggota dewan, namun juga ditingkat unsur pimpinan dewan. Unsur pimpinan dewan di DPRD Batam adalah Ketua, Surya Sardi (Partai Demokrat), Wakil Ketua I Ruslan Kasbulatov (PDIP), Wakil Ketua II Zainal Abidin (Partai Golkar), dan Wakil Ketua III Aris Hardi Halim (PKS). Di antara pimpinan dewan tersebut, hanya Ruslan Kasbulatov yang sering terlihat nongol di gedung dewan.

Akibat sering absennya sejumlah unsur pimpinan dewan, membuat Ruslan Kasbulatov jadi sasaran untuk menandatangani surat-surat di internal dewan. Termasuk surat persetujuan rencana perjalanan dinas sejumlah komisi DPRD Batam ke luar daerah.

“Pimpinan dewan yang lain jarang lagi ngantor. Sekarang mereka sibuk dengan urusannya sendiri,” gerutu Ruslan, Kamis (24/7/2014).

Di akhir masa tugas, meskipun minim aktivitas, namun sejumlah Anggota DPRD Batam masih berusaha menikmati beragam fasilitas. Selain banyak yang belum mengembalikan fasilitas mobil dinas, mereka justru berlipat semangat saat mengikuti perjalanan dinas. Efektivitas antara hasil perjalanan dinas dengan sisa akhir tugas, tak lagi menjadi pertimbangan.

Sekretaris DPRD Batam, Marzuki mengakui adanya beberapa agenda perjalanan dinas bagi Anggota DPRD Batam menjelang berakhirnya masa tugas. Diantaranya perjalanan dinas Komisi IV DPRD Batam ke Tanjungpinang, Provinsi Kepri, menjelang lebaran, serta Komisi II ke Kabupaten Bintan, Provinsi Kepri dan Komisi III ke Jakarta pada pasca lebaran.

“Komisi II akan berangkat ke Bintan mulai Kamis (7/8) dan Komisi III ke Jakarta pada Jumat (8/8). Jadwalnya Sabtu (9/8) mereka sudah balik lagi ke Batam,” kata Marzuki.

Selain itu, juga ada perjalanan dinas yang akan dilakukan staf Sekretariat Dewan. Seperti rencana keberangkatan ke Semarang untuk melihat proses pelantikan Anggota DPRD Semarang pada 14 Agustus mendatang. Beberapa kali melaksanakan pelantikan Anggota DPRD Batam, ternyata tidak membuat Sekretariat DPRD Batam percaya diri dan harus mencari perbandingan dengan pelantikan Anggota DPRD dari daerah lain.

Marzuki enggan menjelaskan jumlah Anggota DPRD Batam yang ikut perjalanan dinas dan maksud perjalanan dinas ke daerah tujuan. Komisi II merupakan komisi yang membidangi ekonomi, keuangan, dan industri. Sedangkan Komisi III membidangi pembangunan, sarana, prasarana, dan lingkungan hidup.

“Saya lupa kemana tujuan mereka dan siapa saja yang berangkat, itu sensitif,” ujarnya.

Ketua Kelompok Diskusi Anti (Kodat) 86 Batam, Tain Komari menyoroti masih giatnya anggota dewan untuk melakukan perjalanan dinas ke luar kota, ditengah masa tugas akan berakhir. Menurutnya, perjalanan dinas seharusnya dilakukan berdasarkan kebutuhan tugas, bukan berdasarkan pembagian jatah.

“Perjalanan dinas ke luar kota seharusnya diadakan sesuai kebutuhan, bukan diada-adakan ataupun berdasarkan jatah,” ujarnya.

Tain mengkhawatirkan, perjalanan dinas hanya menjadi ajang untuk mengambil alokasi anggaran. Sementara manfaat dari perjalanan dinas bagi meningkatkan kualitas tugas ataupun bagi kepentingan masyarakat luas tidak pernah dipertanggungjawabkan.

“Jangan sampai ada perjalanan dinas fiktif, atau dilakukan menggunakan joki-jokian,” ujarnya.

Marzuki membantah. Menurutnya, perjalanan dinas yang dilakukan masing-masing komisi sudah sesuai dengan agenda dan telah melalui pembahasan di tingkat badan musyawarah (Bamus) DPRD Batam. Setiap komisi, mendapatkan jatah 12 kali perjalanan dinas atau setiap bulan sekali.

Selain itu, ada juga perjalaan dinas atau kunjungan kerja yang dilakukan oleh panitia khusus (Pansus) DPRD Batam dan alat kelengkapan dewan seperti Bamus, Badan Legislasi (Baleg), dan Badan Anggaran (Banggar). Masing-masing alat kelengkapan dewan mendapatkan jatah tiga kali kunjungan kerja selama setahun, kecuali Banggar yang mendapatkan jatah hingga empat kali.

“Kalau pansus jatahnya (kunjungan kerja) dua kali,” jelasnya.

Sementara terkait mobil dinas, masih belum banyak anggota dewan yang tidak terpilih kembali mengembalikan fasilitas mobil dinas. Menurut Marzuki,  hingga kini baru satu Anggota DPRD Batam yang telah mengembalikan fasilitas mobil dinas.

“Baru satu yang sudah mengembalikan, Pak Aris (Aris Hardi Halim, Wakil Ketua III DPRD Batam),” ungkapnya.

Pada pemilu legislatif (pileg) 9 April lalu, Aris Hardi Halim maju sebagai caleg DPR RI daerah pemilihan Provinsi Kepri dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Ia gagal melenggang ke senayan, karena perolehan suara dan partainya tidak mencukupi untuk merebut satu dari tiga kursi DPR RI yang teralokasi.

Sebelumnya, Marzuki mengingatkan agar Anggota DPRD Batam yang tidak masuk atau terpilih kembali agar segera mengembalikan fasilitas mobil dinas. Ia memberikan batas waktu hingga akhir Juli, semua mobil dinas yang dipinjam-pakaikan kepada Anggota DPRD Batam sudah dikembalikan.

Semakin cepat mobil dinas dikembalikan, maka DPRD Batam bisa memiliki waktu yang cukup untuk melakukan perawatan, untuk selanjutnya kendaraan digunakan oleh Anggota DPRD Batam yang baru. Melihat masih banyaknya Anggota DPRD Batam yang belum mengembalikan mobil dinas, Marzuki kembali memperpanjang batas waktu pengembalian. Ia berharap saat pelantikan, seluruh mobil dinas sudah dikembalikan.

“Batas akhirnya tanggal 29 (Agustus), karena sudah pelantikan dan akan digunakan oleh anggota dewan yang baru,” katanya.

Disinggung mengenai sanksi yang akan diberikan jika masih ada anggota dewan yang belum mengembalikan mobil dinas hingga batas waktu yang ditentukan, Marzuki mengaku bahwa tidak ada aturan terkait sanksi secara tertulis.

“Sanksinya tidak ada, paling hanya sanksi moral saja,” jelasnya.

(zaki setiawan)




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *