Rempang Bisa Jadi Kawasan Wisata dan Industri Baru

Tanjungpinang, BatamEkbiz.Com — Pemerintah merencanakan mengembangkan Pulau Rempang sebagai kawasan wisata dan industri baru. Rencana itu terungkap dalam rapat koordinasi pendalaman dan pembukaan alur pelayaran baru di Selat Malaka di kantor Gubernur Kepri di Tanjungpinang, Senin, 15 Januari 2018.

Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Agung Kuswandono menyatakan, sebelumnya sudah dilakukan rakor dengan topik yang sama di kantor Kemenko Maritim. Kesimpulannya, sudah ada Peraturan Presiden (Perpres) tentang pembangunan di Provinsi Kepri dan berbagai persiapan untuk membangun Provinsi Kepri.

“Sudah ada investor sejak lama yang akan investasi membangun Kepri, ada investor yang akan membangun Pulau Rempang, Pulau Galang, dan sekitarnya,” ujarnya.

Terkait peruntukan lahan, saat ini status hutan lindung juga telah diupayakan untuk diturunkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Namun pengesahannya masih menunggu rapat paripurna DPR.

“Tentunya dengan pengawasan yang harus terpadu di lapangan, dari berbagai instansi penegak hukum,” tambahnya.

Rapat koordinasi itu dihadiri Gubernur Kepri Nurdin Basirun, Sekretaris Daerah Arif Fadilah, Wakil Walikota Batam Amsakar Achmad, perwakilan TNI AL dan seluruh perwakilan kementerian serta lembaga terkait.

Sementara Staf Ahli Menko Maritim, Lambock V. Nahattands menuturkan, pembangunan di Kepri harus dilaksanakan secara holistik dan terintegrasi. Karena apabila itu dilakukan, maka pariwisata setempat turut berkembang dan akan menambah pendapatan pemerintah daerah.

“Perpres No. 16 tahun 2017, pendanaannya tidak hanya dari APBN, tapi pihak swasta juga akan bermitra. Investor adalah mitra dari pemerintah. Di bidang perhubungan, akan ada kerja sama antara pihak swasta dan pemerintah untuk mengembangkan bandara-bandara di Indonesia untuk mendukung pariwisata,” imbuhnya.

Kemudian, perwakilan dari Kementerian Perhubungan mengungkapkan, Kemenhub mendukung kegiatan pendalaman dan pembukaan alur pelayaran baru karena telah tertuang di Rencana Aksi Nasional Kebijakan Kelautan Infonesia (RAN KKI). Kemenhub akan merevisi Permenhub tentang salvage, berkoordinasi dengan KKP, Kemendikbud, Kementerian Pariwisata, Kementerian Maritim, dan Sekretariat Kabinet.

Diketahui, Kepri memerlukan pelabuhan laut, akan tetapi alur pelayarannya dangkal, sehingga perlu ada pendalaman. Hal ini bisa dilakukan tanpa membebani APBN dan APBD dengan catatan harus melibatkan pihak swasta. Saat ini untuk bisnis pelayaran telah terjadi peningkatan sekitar 15% dalam kurun waktu 10 tahun. Diperkirakan di tahun 2025 akan terjadi peningkatan hingga 20%, sementara selat yang dilalui sempit dan ramai (Selat Philips).

Di sisi lain, TNI AL pun akan mendukung pendalaman dan pembukaan alur pelayaran baru, guna mencegah kecelakaan kapal di Selat Malaka, sekaligus menghimbau agar pendalaman Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) juga dilakukan karena itu merupakan jalur internasional.

Oleh karenanya percepatan penyelesaian dokumen dan Raperda RZWP3K Provinsi Kepulauan Riau dan Rencana Zonasi KSN BBK (Batam, Bintan, Karimun) statusnya dalam proses pembahasan Perpres, akan diupayakan selesai dalam waktu dua bulan (Maret). (hms)




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *