Retribusi parkir bocor, target gagal tercapai

Batamkota, BatamEkbiz.Com – Penerapan tarif retribusi pelayanan parkir jalan umum yang diberlakukan Oktober 2012, hingga kini masih jauh dari harapan. Pemberlakuan parkir berlangganan yang diharapkan mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) hingga Rp25 miliar ini, selama 2013 hanya mampu memberikan kontribusi Rp3,2 miliar.

Minat masyarakat untuk menggunakan sistem parkir berlangganan tahunan semakin minim. Bahkan surat edaran Wali Kota Batam nomor 550.01/PHB/008/X/2012 yang mengimbau seluruh pegawai Pemko Batam untuk memanfaatkan sistem parkir tahunan sekaligus sebagai wahana sosialisasi seolah tak berarti lagi.

 

Dalam peluncuran parkir berlangganan mulai 29 Oktober 2012, Pemko Batam menargetkan pendapatan Rp3 miliar dengan tenggat target hingga akhir Desember 2012. Target ini diperoleh dari 70 ribu stiker parkir berlangganan yang siap diedarkan.

 

Kepala UPTD Pelayanan Parkir, Agus Sulaiman mengungkapkan, selama periode Januari hingga Juni 2014, baru 191 kendaraan yang memanfaatkan sistem parkir berlangganan tahunan. Terdiri dari 41 kendaraan jenis sepeda motor roda dua atau roda tiga, 155 mobil penumpang/van/pick up/ taksi, dan 95 jenis bus/truk. Sementara di Pemko Batam saja, terdapat sekira enam ribuan pegawai.

 

Tarif retribusi pelayanan parkir jalan umum untuk satu tahun dikenakan biaya Rp300 ribu untuk jenis bus/truk. Kemudian untuk jenis mobil penumpang/ van/ pick up/ taksi Rp250 ribu dan untuk jenis sepeda motor roda dua atau tiga Rp100 ribu.

 

“Jumlah pengendara yang memilih sistem parkir berlangganan cenderung menurun setiap tahunnya. Ini karena terserah mereka (pengendara) untuk memilih parkir berlangganan atau sekali parkir,” ujar Agus saat ditemui di ruang kerjanya di Baloi, Sabtu (12/7/2014).

 

Semrawutnya pengelolaan retribusi pelayanan parkir jalan umum semakin membuat masyarakat enggan menggunakan sistem parkir berlangganan tahunan. Masih sering dijumpai penarikan retribusi parkir ganda, yakni retribusi sekali parkir tetap ditarik meski kendaraan telah tertempel stiker parkir berlangganan tahunan. Selain itu, untuk retribusi sekali parkir, masih banyak juru parkir yang tidak memberikan tanda bukti pembayaran parkir kepada pengendara yang parkir di tepi jalan umum.

 

Agus tidak membantah masih banyaknya penarikan retribusi ganda dan tidak diberikannya tanda bukti pembayaran parkir oleh juru parkir. Ia mengaku hanya mampu mengingatkan kepada juru parkir agar tidak menarik retribusi ganda.
“Ada 525 juru parkir yang dipekerjakan, namanya manusia pasti ada saja yang kurang,” ujarnya seolah memaklumi.

 

Sementara untuk tanda bukti pembayaran parkir yang tidak diberikan oleh juru parkir, Agus mengaku tidak lagi menetapkan pendapatan berdasarkan tanda bukti tersebut. Pendapatan dari juru parkir ditetapkan berdasarkan lokasi atau sistem borongan.

 

“Juru parkir itu pintar, rugi kalau berdasarkan tanda bukti pembayaran parkir, karena yang kita terima sesuai dengan tanda bukti yang diserahkan kepada pengendara yang parkir. Padahal banyak tanda bukti pembayaran yang tidak diserahkan,” ujarnya.

 

Terkait masih minimnya pemasukan PAD dari retribusi parkir, menurut Agus dikarenakan pengelolaan retribusi pelayanan parkir jalan umum masih dalam masa transisi. Sebelumnya, pengelolaan retribusi pelayanan parkir jalan umum dikerjasamakan dengan swasta. Dan sejak Oktober 2012, pengelolaan retribusi pelayanan parkir jalan umum diselenggarakan oleh Pemko Batam.

 

“Sekarang masih masa transisi, wajar kalau hasilnya belum maksimal,” ujarnya.

 

Wali Kota Batam, Ahmad Dahlan mengatakan bahwa terjadi penurunan PAD retribusi daerah sekira Rp13 miliar, dari semula Rp88,6 miliar menjadi Rp75,6 miliar di APBD Perubahan 2014. Diantara penerimaan retribusi daerah yang mengalami penurunan adalah retribusi pelayanan parkir jalan umum.

 

“Retribusi pelayanan parkir jalan umum mengalami penurunan karena belum terlaksananya MoU (kerjasama) pemungutan retribusi parkir berlangganan dengan Samsat,” kilahnya.

 

Anggota Komisi I DPRD Batam, Sukaryo mengatakan, minimnya realisasi penerimaan retribusi pelayanan parkir jalan umum menunjukkan tidak berjalannya konsep yang telah disusun dengan baik. Dinas Perhubungan perlu dievaluasi atas tidak berjalannya konsep yang telah disusun melalui peraturan daerah (Perda) Kota Batam nomor 1 tahun 2012 tentang penyelenggaraan dan retribusi parkir.

 

“Ini tumpulnya eksekusi, Pemko harus mengevaluasi SKPD terkait (Dinas Perhubungan), karena konsep yang telah dibuat tidak berjalan,” ujarnya.

 

Juru Bicara Fraksi PDIP, Ganda Tiur dalam paripurna pandangan fraksi juga mempertanyakan berkurangnya penerimaan retribusi dari Rp88 miliar menjadi Rp75 miliar. Menurutnya, komponen retribusi jasa umum justru akan semakin turun jika tidak dikelola dengan baik dan benar.

 

“Seperti retribusi pelayanan parkir jalan umum, tidak sebanding antara penerimaan dengan kenyataan di lapangan. Bahkan banyak petugas parkir beroperasi sampai pagi hari,” ujarnya dalam paripurna pemandangan umum fraksi. (R02)




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *