Sekolah di Batam Tiarap Jual LKS

Seibeduk, BatamEkbiz.Com — Kembali mencuatnya larangan penjualan lembar kerja siswa (LKS) membuat sejumlah sekolah tiarap. SDN 004 Seibeduk yang semester sebelumnya masih menjual LKS, kali ini tak lagi mewajibkan siswanya membeli LKS di sekolah.

“Syukurlah tak ada lagi kewajiban membeli LKS seperti sebelumnya. Semoga kebijakan ini bisa berlangsung terus agar orangtua tak terbebani dengan biaya-biaya siluman di sekolah negeri,” ungkap Santoso, salah satu orangtua siswa di SDN 004 Seibeduk, Senin, 9 Januari 2017.

Dinas Pendidikan (Disdk) Kota Batam sudah membuat surat edaran kepada seluruh sekolah negeri agar tidak melakukan praktik jual beli LKS, Agustus 2016 lalu. Sekolah dilarang menjual LKS kepada siswa, karena memberatkan orangtua siswa. Permendikbud Nomor 2 Tahun 2008 juga melarang praktik jual beli LKS dan buku paket.

Namun waktu itu, masih ada saja sekolah yang sudah terlanjur menjual LKS kepada siswa, termasuk di SDN 004 Seibeduk. Harga LKS itu bervariasi, rata-rata Rp15 ribu per lembar. Jika dalam satu semester ada 12 mata pelajaran, maka orangtua siswa terpaksa mengeluarkan biaya ekstra hingga Rp180 ribu per paket.

Sekolah diduga sengaja melakukan praktik jual beli LKS untuk mengeruk keuntungan. Sebab LKS yang didatangkan dari daerah Jawa Tengah itu, harganya rata-rata Rp3.000 sampai Rp6.000 per lembar.

Kini, terhitung mulai Januari 2017, larangan kepada sekolah agar tidak menjual LKS semakin ketat. Jika masih ada sekolah yang berani nekat menjual LKS, Disdik Batam mengancam akan mencopot sang kepala sekolah. Guru dituntut kreatif dalam mengajar, tidak membebani siswa dengan pekerjaan rumah (PR) lewat LKS.

“Kasih tahu Disdik jika masih ada sekolah yang menyuruh orangtua untuk membeli LKS. Kami akan menindak kepala sekolahnya agar ada efek jera,” kata Kepala Disdik Batam, Muslim Bidin usai rapat dengar pendapat (RDP) di Komisi IV DPRD Batam, Senin, 9 Januari 2016.

Ketua Komisi IV DPRD Batam, Riky Indrakari mengungkapkan, RDP dengan Disdik Batam tersebut menghasilkan sejumlah pokok pikiran DPRD Batam. Di antaranya DPRD Batam akan menyurati Walikota Batam agar dapat segera mengeluarkan Surat Edaran Larangan Jual-Beli LKS yang memuat sanksi yang jelas dan tegas kepada siapapun yang terlibat. Kemudian mendorong Kepala Disdik Batam agar memotivasi guru mata pelajaran untuk menyiapkan sendiri hand-out berupa RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) dan/atau LKS (Lembar Kerja Siswa) sesuai tuntunan silabus yang bersumber dari buku paket.

Selanjutnya mengoptimalkan tugas dan fungsi Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) untuk membahas RPP dan/LKS yang sesuai kebutuhan peserta didik. Sehingga guru atau sekolah tidak lagi berlaku sebagai ‘end-user’ penerbit LKS yang mengakibatkan terjadi beban biaya tambahan kepada orangtua siswa. Guru juga didorong untuk membiasakan menulis yang dapat dimuat dalam jurnal sekolah atau portal Disdik Batam sebagai salah satu tindakan menghindari plagiasi.

“Kami juga meminta Kadisdik dan Sekretaris Disdik agar segera mengefektifkan penerapan PermenPAN No.16 Tahun 2009 tentang jabatan fungsional dan angka kreditnya. Yaitu terkait rincian kegiatan guru dan angka kredit; salah satunya kewajiban membuat karya tulis berupa laporan hasil penelitian pada bidang pendidikan di sekolahnya, diterbitkan atau dipublikasikan dalam majalah ilmiah tingkat Kota Batam,” kata Riky lewat Facebook. (R04)




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *