Suap Tank Cleaning Seret Kepala DLH Batam ke Penjara

Nongsa, BatamEkbiz.Com — Mengenakan penutup wajah (sebo) warna hitam dan baju tahanan, Dendi Purnomo terus menutupi mukanya dengan kedua tangan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batam itu terlihat masih mengenakan seragam PNS, celana pakaian dinas harian warna coklat saat digiring petugas dalam ekspos di Mapolda Kepri, Selasa 24 Oktober 2017.

Polda Kepri menetapkan Dendi sebagai tersangka karena diduga menerima suap dari Direktur PT Telaga Biru Semesta Amirullah. Keduanya ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Senin, 23 Oktober 2017 sore di rumah Dendi di Komplek Pengairan Nomor 6 Kelurahan Seiharapan, Kecamatan Sekupang, Kota Batam. Dalam penangkapan itu Tim Saber Pungli juga mengamankan uang tunai Rp25 juta, baju batik, handphone, dua amplop putih masing-masing berisi Rp5 juta, dan tas dompet kulit.

Menurut Kapolda Kepri, Irjen Pol Sam Budigusdian, uang tersebut diberikan Amirullah kepada Dendi untuk memperlancar berita acara pemeriksaan tank cleaning agar segera ditandatangani. Dan proses tank cleaning dari proyek dengan nilai kontrak Rp4 miliar itu tidak dilakukan pengawasan oleh DLH Batam.

“Ini terkait dengan tank cleaning supaya suratnya cepat ditandatangani. Tetapi ditandatangani tanpa harus diperiksa di lapangan. Tank cleaning ini kan di laut, bersihkan limbah, pasti ada buang-buang limbah di laut,” ujarnya.

Dendi yang diduga selaku penerima suap bisa dikenakan Pasal 12 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20/2001. Ancamannya hukuman minimal 4 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara serta denda antara Rp200 juta sampai Rp1 miliar.

Sedangkan Amir yang diduga selaku pemberi suap bisa dijerat Pasal 5 UU No. 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20/2001. Ancamannya penjara minimal 1 tahun penjara dan maksimal 5 tahun penjara dan denda antara Rp50 juta sampai Rp250 juta.

Sebelum Dendi, juga ada pejabat Pemko Batam yang terjaring OTT Tim Saber Pungli. Yakni Kabid Catatan Sipil Disdukcapil Kota Batam Jamaris, staf Bidang Catatan Sipil Disdukcapil Kota Batam Irwanto dan Kasi Perpindahan Penduduk Disdukcapil Kota Batam Nasibah.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat memberikan arahan kepada para kepala daerah dalam Rapat Kerja Pemerintah di Istana Negara, Jakarta, Selasa (24/10) juga menyinggung masalah OTT.

“Nanti akan keluar Perpres untuk membangun sistem, baik yang namanya e-planning, e-budgeting, e-procurement. Sistem itu akan mengurangi, menghilangkan OTT. Kalau sistem ini berjalan, tidak ada yang namanya OTT,” tutur Presiden Jokowi.

Lebih lanjut, Presiden Jokowi juga mengingatkan kepada kepala daerah untuk lebih hati-hati dalam pengelolaan anggaran. “Hati-hati, jangan ada yang main-main lagi masalah uang, apalagi APBD. Saya tidak bisa bilang jangan kepada KPK. Saya bantu hanya dengan cara ini, membangun sistem ini, kita bangun bersama-sama,” urai Presiden.

Presiden juga menyampaikan berkaitan dengan inovasi pembiayaan. Ia menambahkan bahwa kalau di daerah ada yang ingin membangun rumah sakit, ingin membangun pasar, income-nya dari situ jelas, itu bisa pinjam ke PT SMI ( PT Sarana Multi Infrastruktur).

“Bunganya kurang lebih 6,9 persen. Tapi ini juga tetap dilihat di lapangan, dilihat juga business plan-nya seperti apa, dilihat semuanya. Ini adalah sebuah alternatif pembiayaan, nanti dicicil lewat APBD tiap tahun,” tandas Kepala Negara. (inn)




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *