Target 15 Ribu Sertifikat Terancam Gagal

Batam Centre, BatamEkbiz.Com — Target Badan Pertanahan Nasional (BPN) Batam bisa menyelesaikan 15 ribu sertifikat kaveling siap bangun (KSB) sampai akhir tahun ini sepertinya bakal gagal. Pasalnya masih banyak masyarakat yang kesulitan saat mengurus legalitas, seperti terkendala surat keputusan (SKEP) atau pelunasan uang wajib tahunan (UWT).

Ketua RW Bengkong, Mustafa mengungkapkan, program pemerintah terkait sertifikasi tanah gratis tersebut ternyata tak sesuai dengan apa yang dipromosikan selama ini. Begitu diurus, banyak warga yang terbentur dengan beragam kendala, salah satunya tidak memiliki SKEP.

“Program pemerintah sertifikasi tanah gratis, trnyata tidak gratis. Ini harus diperjelas, karena ada biaya map dan administrasi lainnya yang mencapai sekitar Rp350 ribu. Selain itu juga banyak warga yang tidak punya SKEP. Ada juga UWT sudah bayar, tapi surat-surat tak keluar,” ungkapnya dalam reses anggota DPR dari daerah pemilihan (dapil) Kepri Nyat Kadir dengan Persatuan Mubaligh Batam (PMB) di Gedung Lembaga Adat Melayu (LAM) Batam di Batam Centre, Kamis 2 November 2017.

Akibat berbagai kendala tersebut, lanjut Mustafa, masyarakat cenderung enggan mengurus sertifikat kaveling mereka. Apalagi sertifikat yang diterbitkan juga tidak permanen, ada masa berlakunya.

“Sertifikat itu bukan hak milih, hanya hak pakai saja dan ada masa berlakunya. Sekarang masyarakat cenderung menarik diri untuk mengurus sertifikasi tanah,” katanya.

Nyat Kadir menjelaskan, tahun ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan sebanyak 5 juta sertifikat melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL). Disusul tahun depan, 2018 dengan 7 juta sertifikat dan 2019 dengan 9 juta sertifikat. Sertifikat tersebut merupakan tanda bukti hak kepemilikan tanah, sehingga tidak bisa disengketakan oleh pihak manapun.

Sedangkan untuk Batam, tahun ini ditargetkan 15 ribu sertifikat. Sementara sampai sekarang baru selesai sekitar 4 ribu sertifikat.

“Kendalanya harus bayar UWT. Saya saja sudah dua tahun lunas, tapi tak selesai juga surat-suratnya, apalagi masyarakat biasa,” katanya.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Nyat mengaku akan terus memperjuangkan agar UWT di Batam dibebaskan. UWT telah menyebabkan persoalan lahan di Batam menjadi rumit. Menurutnya, tidak adil jika pemerintah masih menarik UWT, sementara masyarakat juga dibebani untuk membayar pajak bumi dan bangunan (PBB).

“Kita minta bebaskan UWT, ini baru keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak ada daerah lain di Indonesia yang sewa tanah sampai seumur hidup,” ujarnya.

Menurut Nyat, legalitas lahan di Batam berbeda dengan daerah lainnya, seperti Tanjungpinang, Bintan, dan lainnya. Karena legalitas lahan di Batam tidak hanya ditangani Badan Pertanahan Nasional (BPN), tapi juga ada Badan Pengusahaan (BP) Batam.

“Kami akan bawa masalah ini nanti dalam RDP (rapat dengar pendapat) di Komisi VI DPR dan akan kami sampaikan kepada menteri,” katanya.

 

Hadir dalam reses tersebut Dosen UIN Susqo Zulkifli Aka, Pendiri PMB Didi Suryadi, Direktur Madani Centre Ryan Jatmika, Ketua PMB Maryono, Syamsul Ibrahim, dan puluhan pengurus PMB lainnya. Reses tersebut dimanfaatkan para mubaligh untuk menyampaikan sejumlah aspirasi. Di antaranya mengenai keberlangsungan rumah potong ayam halal, sekretariat PMB, diklat untuk mubaligh, mempercepat proses legalitas masjid, pendidikan, hingga pemberdayaan ekonomi umat melalui koperasi. Dalam kesempatan tersebut Nyat Kadir juga memberikan bantuan Rp15 juta untuk sekretariat PMB. (R02)




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *