Tidak Ada Demokrasi Tanpa Keterbukaan Informasi

Jodoh, BatamEkbiz.Com — Lahirnya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) mencerminkan upaya good governance terkait prinsip transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, keterbukaan informasi juga menjadi salah satu ciri kehidupan demokrasi. Hal-hal tersebut menjadi pijakan diselenggarakannya Lokakarya Standardisasi Standar Layanan Informasi Publik Sesuai Undang-undang Komisi Informasi Pusat (KIP) pada Sektor Keuangan.

Acara yang diselenggarakan di Hotel Novotel Batam pada Kamis, 18 Agustus 2016 ini mengundang seluruh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Badan Publik di sektor keuangan. Dimoderatori Ketua Komisi Informasi Kepri Arifuddin Jalil, forum ini menghadirkan tiga narasumber. Narasumber tersebut antara lain Komisioner KIP Henny S Widyaningsih, Komisioner KIP Rumadi Ahmad, dan Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, N.E Fatimah. Hadir pula Asisten Pemerintahan Pemko Batam, Syuzairi.

UU yang telah diundangkan pada 30 April 2008 dan telah berlaku efektif tanggal 30 April 2010 ini telah memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik. Serta terhadap kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana.

Seperti yang diutarakan Sekretaris KIP Bambang Hardi Winata dalam laporannya “Badan Publik terus didorong untuk melakukan penataan dan pembenahan dalam pengelolaan dan pelayanan informasi secara baik sehingga memudahkan masyarakat mengakses informasi”.

Adapun tiga sektor keterbukaan informasi yang menjadi perhatian KIP adalah sektor pendidikan, keuangan, dan ketenagakerjaan. Komisioner KIP Rumadi Ahmad menjelaskan alasan sektor keuangan menjadi salah satu sektor yang perlu dibicarakan secara khusus. “Sektor keuangan dianggap penting karena sekarang ini kalau kita perhatikan perkembangan internasional terkait dengan sektor keuangan, kecenderungannya semakin terbuka,” jelasnya. Ia mencontohkan pertemuan G-20 yang membahas pelaksanaan Automatic Exchange of Information (AEoI) atau keterbukaan data pada 2018.

Narasumber pertama Henny S Widyaningsih membahas Penguatan PPID dalam melaksanakan Standar Layanan Informasi Publik (SLIP) pada Badan Publik Sektor Keuangan. Ia menjelaskan persoalan yang sering dihadapi masyarakat antara lain informasi terlambat diberikan, tidak tersedia, diklaim rahasia, akses informasi asimetris, sistem pelayanan informasi buruk, dan KIP dianggap belum populer.

Lebih spesifik, Rumadi Ahmad fokus menerangkan informasi yang dikecualikan dan sengketa informasi di Badan Publik Sektor Keuangan. Berdasarkan Pasal 2 Ayat 4 UU KIP, Rumadi menjelaskan ada tiga hal informasi publik yang dikecualikan, yaitu bersifat rahasia sesuai dengan undang-undang, kepatutan, dan kepentingan umum. Hal tersebut didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat.

Kemudian, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan N.E Fatimah membincangkan implementasi UU KIP di sektor keuangan. “Badan Publik wajib menegakkan transparansi dan akuntabilitas. Informasi harus sampai pada masyarakat yang membutuhkan, seperti halnya masyarakat berhak mengawasi penggunaan uang pajak yang telah mereka bayar,” terangnya.

Usai diskusi dan tanya jawab, pemahaman peserta diperdalam dengan sharing session. Dalam sesi ini, peserta dibagi menjadi tiga kelompok diskusi untuk membahas daftar informasi publik dan informasi yang dikecualikan. (inn)




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *