Tingkatkan Dulu Pelayanan, Baru Naikkan Iuran

BatamEkbiz.Com — Amelia gelisah dalam pelukan ibunya, Nuraini (40). Tangan dan kaki anak berusia satu tahun itu bergerak tak beraturan, seperti mencoba lepas dari sebuah jeratan. Beberapa kali ia meringis.

Di sekitar Amelia, 15-an orang dewasa juga gelisah. Pagi itu, Jumat (18/3/2016) sekira pukul 9.30 WIB, kegelisahan terlihat di wajah-wajah pasien Rumah Sakit Camatha Sahidya (RSCS) Mukakuning, Kota Batam. Mereka duduk, kemudian berdiri, lalu duduk lagi di depan ruang poli bedah. Di antara mereka sudah ada yang datang sejak pukul 07.30, namun tak kunjung dilayani, karena dokter terlambat datang.

“Kemarin saya datang di tempat pendaftaran pukul 9.30 ditolak berobat, alasannya pasien sudah penuh. Sekarang datang lebih pagi, tapi sudah dua jam tak ada dilayani,” keluh Nuraini, penderita kista ganglion.

Penyakit kista ganglion ditandai dengan kantong berisi cairan sendi yang biasanya muncul pada pergelangan tangan atau kaki. Kantong berisi cairan ini membentuk benjolan bulat dengan batas yang tegas. Penyakit jenis tumor jinak ini umumnya tidak menimbulkan bahaya.

Menurut Nuraini, benjolan bulat di punggung tangan atau kaki ini banyak diderita warga di lingkungan perumahannya di GMP, Kelurahan Duriangkang, Kecamatan Seibeduk. Banyak warga yang berobat, tapi tak sedikit yang akhirnya kembali pulang, karena pelayanan lama, dokter jarang di tempat, dan takut dioperasi.

“Kalau berobat ke rumah sakit, kita harus dua kali sabar. Dokternya tidak setiap saat ada, hanya beberapa jam saja di rumah sakit, meski pasiennya banyak. Kadang kami disuruh pulang dulu dan menunggu dipanggil lewat telepon dalam beberapa hari kemudian untuk bisa mendapatkan pelayanan kesehatan,” kata peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan ini.

Feri Haryanto, warga perumahan Griya Batuaji Asri, Sagulung, juga memiliki pengalaman serupa saat membawa berobat anaknya ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Embung Fatimah Batuaji. Sudah beberapa jam anaknya terbaring di ruang pasien tanpa ada penanganan. Ia yang khawatir dengan keadaan anaknya, lalu menyampaikan protes kepada manajemen rumah sakit, barulah kemudian anaknya ditangani.

“Selesai pengobatan, dokternya justru memberikan resep obat untuk dibeli di luar. Alasannya, obat yang ditanggung BPJS Kesehatan lagi kosong di rumah sakit. Terpaksa saya mengeluarkan biaya lagi untuk menebus obat di apotek, harganya mahal, lebih dari Rp300 ribu,” ungkapnya.

Nuraini dan Feri adalah pengguna program jaminan kesehatan nasional (JKN) BPJS Kesehatan di Batam. Banyak masyarakat lainnya di Batam yang mengeluhkan buruknya pelayanan rumah sakit kepada peserta BPJS Kesehatan. Fasilitas dan pelayanan kesehatan yang harus dibenahi agar peserta program jaminan kesehatan tidak mengantre saat berobat dan tidak mengeluarkan biaya tambahan untuk menebus resep dokter.

“Tentunya pembenahan ini bukan dengan menaikkan tarif iuran peserta BPJS Kesehatan. Tingkatkan dulu kualitas pelayanan, baru bicara kenaikan tarif. Sebab program JKN BPJS Kesehatan tak lebih baik dari program jaminan pemeliharaan kesehatan (JPK) yang diselenggarakan Jamsostek sebelumnya,” kata Maulana, akademisi di Batam.

Kenaikan iuran BPJS Kesehatan itu diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan. Perpres menyebutkan bahwa tarif terendah (kelas III) naik dari Rp25.500 menjadi Rp30.000, kelas II naik dari Rp42.500 menjadi Rp51.000 dan kelas I naik dari Rp59.500 menjadi Rp80.000.

Maulana mengapresiasi langkah DPR yang meminta pemerintah menunda kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang akan diberlakukan 1 April mendatang. Sejauh ini kinerja pelayanan BPJS Kesehatan dinilai belum memuaskan.

“Kami mendukung langkah DPR yang meminta pemerintah menunda kenaikan iuran BPJS Kesehatan, meski pemerintah menyatakan kenaikan iuran tidak berdampak terhadap penerima bantuan iuran (PBI),” katanya.

Permintaan DPR agar pemerintah menunda kenaikan iuran BPJS Kesehatan itu merupakan hasil rapat dengar pendapat antara Komisi IX DPR dengan Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan di Komplek Parlemen, Senayan, Rabu (17/3/2016) malam. Komisi IX DPR mengeluarkan empat rekomendasi, yakni pelayanan kesehatan belum memuaskan, kinerja BPJS Kesehatan terkait peningkatan kepesertaan mandiri, audit investigasi terkait transparansi laporan keuangan/penggunaan anggaran, dan laporan pendistribusian kartu PBI.

“Meski kenaikan hanya dikenakan pada yang mandiri atau peserta yang dibiayai perusahaan, kami tetap merekomendasikan untuk ditunda. Harus ditanyakan dulu kepada presiden apa alasan kenaikan itu,” kata anggota Komisi IX DPR Ali Taher.

Politikus PAN ini menerangkan, iuran tidak boleh dinaikkan sebelum ada audit atas pelayanan BPJS Kesehatan selama ini, apakah sudah memuaskan masyarakat atau belum. Pasalnya, selama ini masyarakat lebih banyak mengeluhkan kinerja negatif dari pelayanan BPJS Kesehatan. Misalnya saja tentang obat, peserta BPJS Kesehatan sering mengeluhkan obat yang diberikan tidak sesuai diagnosis dokter. Terlebih lagi banyak obat yang harus dibeli pasien, padahal obat itu semestinya di-cover BPJS Kesehatan, karena pasien sudah membayar iuran.

Dalam sidak di RSUD Embung Fatimah, Komisi IV DPRD Batam juga banyak mendapat keluhan pelayanan kesehatan dari peserta BPJS Kesehatan. Keluhan itu dipicu belum maksimalnya pelayanan mendasar di RSUD Embung Fatimah. Di antaranya tidak ada pelabelan pasien untuk memudahkan penanganan dokter dan tidak disediakannya nomor penting keluhan pasien di rumah sakit yang seharusnya ada di setiap sudut ruangan. Selain itu juga ditemukan satu ruangan penyakit paru-paru yang seharusnya semua orang yang masuk menggunakan masker, tetapi terlihat hampir semuanya tidak pakai masker, bahkan anak-anak dibiarkan masuk tanpa masker.

Disinggung tentang obat yang sering habis di apotek RSUD, Ketua Komisi IV DPRD Batam Riky Indrakari mengatakan bahwa pihaknya dari awal sudah mendorong agar direktur rumah sakit membuat surat edaran kepada dokter yang melarang membuat resep di luar format. Selama ini, rumah sakit sering beralasan bahwa obat yang diperlukan pasien habis, terutama bagi pasien BPJS Kesehatan, sehingga pasien harus menebusnya di apotek luar dengan harga mahal.

“Ketersedian obat ini tidak bisa jadi alasan, obat tidak boleh kosong di rumah sakit,” katanya.

Riky juga mengingatkan agar dokter tidak bermalas-malasan menangani pasien, karena sudah menerima intensif khusus sebesar Rp20 juta dan untuk dokter spesialis Rp25 juta di luar gaji pokok dan tunjungan. Dokter di RSUD sudah sejahtera, sehingga diharapkan tidak lagi memberikan resep obat kepada pasien agar membeli di luar.

“Kesejahteraan dokter sudah terjamin, dokternya tak perlu memberikan resep obat kepada pasien untuk membeli di luar,” katanya.

Sementara itu Direktur Rumah Sakit Awal Bros (RSAB) Batam Widya Putri mengungkapkan, BPJS Kesehatan punya tunggakan klaim tahun 2015 hingga Rp8 miliar. Dampaknya dialami masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan, RSAB dinilai kurang responsif kepada pasien pemegang kartu jaminan kesehatan itu. Mengingat 75 persen pasien yang berobat di RSAB Batam adalah peserta BPJS Kesehatan.

“Kalau belum dibayar, bagaimana akan membayar dokter, beli obat, alat kesehatan, dan keperluan lainnya,” keluh Widya saat rapat dengar pendapat di DPRD Batam, pekan lalu.

Sesuai aturan, maksimal klaim harus sudah dibayar oleh BPJS Kesehatan selama 15 hari. Lambatnya proses klaim BPJS Kesehatan ini sering dikeluhkan sejumlah rumah sakit di Batam, salah satunya RSAB.

Dalam hearing itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Batam Budi Setiawan tidak membantah adanya tunggakan pembayaran klaim kepada RSAB Batam selama 2015. Namun jumlahnya tak sampai Rp8 miliar. Tunggakan itu belum dibayar karena masih adanya ketidaksinkronan data klaim antara BPJS Kesehatan dengan RSAB Batam. (R02)




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *