TKA di Batam Jadi Buruh Kasar

Sagulung, BatamEkbiz.Com — Sejumlah perusahaan di Batam disinyalir banyak melanggar aturan mempekerjakan tenaga kerja asing (TKA). Sidak Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Batam, Selasa, 7 Februari 2017 di kawasan industri Tanjunguncang, ditemukan 15 TKA asal China bekerja sebagai buruh bangunan.

Menurut Kepala Disnaker Batam, Rudi Sakyakirti, ke-15 TKA itu dipekerjakan oleh perusahaan konstruksi untuk membuat kaki-kaki beton pelabuhan. Pihaknya berjanji akan memberikan sanksi atas pelanggaran ketenagakerjaan tersebut. Sebab sebelumnya pihaknya juga menemukan puluhan TKA yang bekerja tak memenuhi syarat di perusahaan Tanjunguncang.

“Untuk TKA akan dideportasi dan perusahaannya di blacklist,” katanya.

Sidak tersebut dilakukan Disnaker Batam untuk menindaklanjuti temuan serikat pekerja atas maraknya perusahaan di Batam yang mempekerjakan TKA tidak sesuai ketentuan. Konsulat Garda Metal FSPMI Batam, Suprapto menyebut ada ratusan TKA tanpa skill dipekerjakan di sejumlah perusahaan.

“Laporan teman-teman di lapangan ada 300-an TKA unskill dipekerjakan di beberapa perusahaan di Batam,” katanya.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Permenaker 35/2015 mengatur tata cara penggunaan TKA. Di antaranya memiliki pendidikan sesuai syarat jabatan yang akan diduduki TKA dan punya sertifikat kompetensi atau pengalaman kerja sesuai dengan jabatan yang akan diduduki TKA minimal lima tahun.
Kemudian membuat surat pernyataan wajib mengalihkan keahliannya kepada TKI pendamping yang dibuktikan dengan laporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan. Serta memiliki NPWP dan kepesertaan jaminan sosial nasional bagi TKA yang bekerja lebih enam bulan.

Sementara perusahaan atau pemberi kerja wajib memiliki izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk, yakni Izin Mempekerjakan TKA (IMTA). Pemberi kerja TKA juga wajib melaporkan penggunaan TKA kepada Direktur atau Kepala Disnaker Provinsi atau kabupaten/kota.

Maraknya pelanggaran dalam penggunaan TKA mendapat sorotan Komisi IX DPR saat rapat kerja dengan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri di Gedung DPR di Jakarta, Senin, 6 Februari 2017. Komisi IX DPR mendesak Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) meningkatkan pencegahan dan pengawasan orang asing dari wisatawan macanegara yang menjadi(TKA.

Komisi IX DPR juga mendesak Kemenaker berkoordinasi untuk diikutsertakan dalam seluruh kesepakatan yang dilakukan oleh kementerian dan BUMN, Kementerian Perindustrian RI dan BKPM RI terkait investasi dan proyek infrastuktur yang menyertakan pekerja asing. Kemenaker juga diminta untuk memanfaatkan peran BLK di daerah dalam rangka meningkatkan kualitas TKI melalui peningkatan anggaran.

“Kita juga mendesak Kemenaker untuk melaksanakan rekomendasi Panja Pengawasan TKA dan Panja Pengupahan Komisi IX DPR guna menyelesaikan permasalahan pengawasan TKA dan permasalahan pengupahan sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,” ujar Ketua Komisi IX DPR, Dede Yusuf Macan Effendi sebagaimana dilansir di website DPR.




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *