Tugas Daerah Berikan Bendera Bagi Warga Tak Mampu

Seibeduk, BatamEkbiz.Com — “Dengan ini mewajibkan setiap rumah di lingkungan RW 02 memasang bendera merah putih satu tiang penuh tertanggal 1 sampai 31 Agustus. Adapun sanksi bagi warga yang tidak memasang, denda Rp100 ribu untuk pembelian bendera dan tiangnya.”

Demikian di antara bunyi surat edaran yang ditandatangani Ketua RW 02 Kelurahan Duriangkang, Kecamatan Seibeduk, 24 Juli lalu. Keluarnya surat edaran ini membuat warga di RW tersebut untuk memasang merah putih di depan rumah masing-masing. Mereka tak ingin terkena sanksi denda Rp100 ribu atau ditindak Satpol PP jika menolak membayar denda.

“Ayo pasang benderanya, daripada kena denda,” kata seorang warga perumahan GMP, RW 02 mengingatkan para tetangganya.

Surat edaran dan ancaman denda itu ampuh menjadikan suasana menjelang Hari Kemerdekaan di kawasan perumahan GMP makin semarak. Bendera merah putih tampak menghiasi halaman rumah. Sebagian ada yang menambahkannya dengan beragam hiasan berwarna merah dan putih di lingkungan sekitar.

Tokoh masyarakat Seibeduk, Adi mengatakan, kewajiban untuk menibarkan bendera Merah Putih itu sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Dalam pasal 7 ayat (3) secara tegas menyatakan bahwa, “Bendera Negara wajib dikibarkan pada setiap peringatan Hari Kemerdekaan tanggal 17 Agustus oleh wara negara yang menguasai hak penggunaan rumah, gedung atau kantor, satuan pendidikan, transportasi umum, dan transportasi pribadi di seluruh wilayah NKRI dan di kantor perwakilan RI di luar negeri.”

Lalu bagaimana jika ada warga yan tidak memiliki bendera merah putih dan tak mampu membelinya? Menurut Adi, “Menjadi tugas pemerintah daerah untuk memberikan bendera negara kepada WNI yang tidak mampu, sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (4) undang-undang tersebut.”

Sementara itu sebagai bagian dari perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan ke-72 RI, pihak Istana Kepresidenan menetapkan bulan Agustus sebagai Bulan Kemerdekaan RI. Selama satu bulan penuh, dari 1 hingga 31 Agustus 2017, tiap kantor lembaga dan instansi pemerintah diwajibkan untuk melangsungkan sejumlah acara.

Kewajiban ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri Sekretaris Negara RI bernomor B-545/M.Sesneg/Set/TU/00.04/06/2017 mengenai Partisipasi Menyemarakkan Bulan Kemerdekaan. Surat edaran ini ditujukan kepada para pimpinan lembaga negara, anggota Kabinet Kerja, Gubernur Bank Indonesia, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, pimpinan lembaga pemerintah non kementerian, pimpinan lembaga non struktural, gubernur, bupati, dan wali kota di seluruh Indonesia.

Selama bulan Kemerdekaan, instansi-instansi ini diwajibkan untuk mengibarkan bendera merah putih secara serentak. Mereka juga diminta untuk memasang umbul-umbul atau dekorasi lain untuk menyemarakkan HUT ke-72 RI.

Selain itu, para instansi diminta untuk memanfaatkan dan menyebarkan desain logo HUT Kemerdekaan ke-72 RI. Logo ini diharapkan digunakan di berbagai media seperi situs atau media sosial instansi tersebut, stiker kendaraan dinas, bagian dari suvenir lembaga.

Logo HUT ke-72 RI sendiri memiliki motto: Indonesia Kerja Bersama. Di logo tersebut tampak angka 72 dengan tulisan ‘Indonesia Kerja Bersama’ yang terletak di bagian bawah. Surat edaran tersebut ditandangani oleh Mensesneg Pratikno pada 15 Juni 2017. (R03)




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *