Urus Kepesertaan BPJS Naker Bisa di Mal Pelayanan Publik Batam

Batam Centre, BatamEkbiz.Com — Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Batam mencatat ada sekitar 70 ribu karyawan yang belum didaftarkan oleh perusahaan pemberi kerja menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Untuk meningkatkan kepesertaan, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Batam menjalin kerja sama dengan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Kota Batam. Melalui kerja sama ini, nantinya kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan menjadi prasyarat yang wajib dipenuhi perusahaan saat mengajukan izin usaha baru atapun perpanjangan di DPM PTSP Batam.

Perjanjian kerja sama itu ditandatangani Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Batam-Nagoya, Surya Rizal dan Kepala DPM PTSP Batam Gustian Riau di Mal Pelayanan Publik Batam, pekan lalu. Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan merupakan hak karyawan supaya terlindungi dari berbagai jenis risiko pekerjaan.

“Di Batam ada sekitar 290 ribu karyawan yang bekerja di berbagai perusahaan. Namun baru 220 ribu karyawan yang sudah terdaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Sisanya, sekitar 70 ribu karyawan yang kami targetkan menjadi peserta melalaui kerja sama dengan DPM PTSP ini,” tutur Surya.

Untuk pendaftarannya, lanjut Surya, tidak rumit. BPJS Ketenagakerjaan akan menempatkan personelnya di Mal Pelayanan Publik untuk bisa langsung memproses jika ada perusahaan yang mengurus izin usaha, tapi belum melengkapi syarat kepesertaan karyawannya.

“Pelaku usaha nantinya akan memperoleh nomor pendaftaran perusahaan BPJS Ketenagakerjaan. Sebelum Nomor Pendaftaran Perusahaan (NPP) BPJS Ketenagakerjaan dicantumkan, calon investor tidak bisa melanjutkan pengurusan izin perusahaan,” tuturnya.

Kewajiban perusahaan mendaftarkan karyawannya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS dan PP Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dalam Penyelenggaraan Program oleh BPJS. Sanksi bagi pelanggar bervariasi, mulai dari teguran tertulis, denda, hingga pemberhentian layanan publik semisal tidak diterbitkannya izin usaha.

Gustian berharap dengan kerja sama ini bisa memberikan kemudahan registrasi dan memangkas prosedur registrasi badan usaha baru, guna meningkatkan layanan pengurusan izin usaha maupun pendaftaran program jaminan sosial. Sehingga menjadi lebih praktis dan lebih cepat kepada masyarakat, khususnya para pelaku usaha atau investor yang ingin berinvestasi di Batam.

“Mal Pelayanan Publik ini hadir untuk memberikan solusi dan kemudahan pelayanan publik di Batam. Di era modern, kini mengharuskan pemerintah untuk berinovasi terhadap pelayanan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, salah satunya melalui sistem yang terintegrasi dengan pelayanan publik, seperti Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,” ujarnya.

Gustian mengatakan, keikutsertaaan perusahaan sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan akan dilampirkan di awal pengurusan izin usaha. Khusus perusahaan yang akan memperpanjang izin, maka mereka harus melampirkan keterangan bahwa karyawan perusahaannya adalah peserta BPJS Ketenagakerjaan.

“Sudah dimulai hari ini, siapa pun yang ingin berinvestasi di Kota Batam, perusahaan tersebut harus ikut dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, perusahaan yang memiliki izin khusus penanaman modal wajib terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan”, tutupnya. (hms)




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *