Wakil Rakyat Jangan Jadi Provokator di Baloi Kolam

Batam Center, BatamEkbiz.Com – Ketua Komisi I DPRD Batam, Budi Mardiyanto meminta wakil rakyat agar tidak menjadi provokator di masyarakat. Permintaan itu ia sampaikan terkait dengan kasus lahan di Baloi Kolam.

“Kita mohon wakil rakyat memberikan masukan yang cerdas, bermanfaat, jangan menjadi provokator. Kalau itu benar, tolong mindsetnya diubah,” kata Budi usai rapat dengar pendapat (RDP) terkait sengketa lahan Baloi Kolam, Senin 6 November 2017.

Menurut Budi, Komisi I DPRD Batam kembali akan menggelar RDP terkait sengketa lahan di Baloi Kolam. Dalam RDP ketiga kalinya ini, Komisi I akan mengundang lagi semua pihak terkait, seperti Badan Pengusahaan (BP) Batam, pihak perusahaan, dan warga Baloi Kolam.

Sebab selama ini beredar kabar bahwa PL yang diberikan BP Batam kepada PT Alfinky Multi Berkat sudah dicabut. Tapi informasi ini belum diketahui kebenarannya, kecuali ada bukti surat dari BP Batam mengenai pencabutan lahan tersebut dari PT Alfinky.

“Hukum tak bisa mengatakan katanya. BP punya bagian, perwakilan BP yang hadir dalam RDP tidak mengetahui hal tersebut (pencabutan lahan),” kata Budi.

Menurut Budi, bicara hukum legalitas surat mengenai lahan, kalau yang mengeluarkan Pemko jelas salah. Kalau surat cara mendapatkannya salah, ya harus dibuktikan dengan menyertakan legalitas.

Terkait adanya intimidasi terhadap warga, Budi menegaskan bahwa hal itu melawan hukum. Untuk itu pihaknya akan menggelar lagi RDP untuk mengedukasi masyarakat dan mencari solusi terbaik bagi masalah Baloi Kolam.

“Kalau bicara kemanusiaan, kita menempati rumah sudah bertahun-tahun kemudian kena gusur pasti menginginkan ganti rugi yang layak. Seandainya warga Baloi Kolam merasa kurang dengan ganti rugi yang ditawarkan perusahaan Rp7 juta sampai Rp10 juta, kalau kurang kita sampaikan kepada perusahaan. Kalau warga Baloi Kolam tidak datang, kita tidak tahu apa yang dimaksud,” kata Budi. (adi)




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *