11 Provinsi dalam program penurunan emisi

Jakarta, BatamEkbiz.Com — Badan Pengelola REDD+ menetapkan 11 provinsi untuk penurunan emisi gas rumah kaca selama 2014. Provinsi tersebut adalah Aceh, Riau, Sumatra Barat, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Papua Barat, dan Papua.

“Sebelas provinsi ini menjadi prioritas REDD+ karena berkontribusi besar hampir 90 persen terhadap emisi gas rumah kaca nasional,” ujar Ketua Tim Operasionalisasi BP REDD+, William Sabandar dalam pembukaan Liputan Perubahan Iklim Meliput Daerah Ketiga di Lembaga Pers Dr. Soetomo Jakarta, Selasa (18/3/2014).

William menjelaskan, sejumlah aksi akan dilakukan REDD+ guna menurunkan emisi gas rumah kaca di masing-masing provinsi. Diantaranya monitoring moratorium, review ijin untuk pengukuhan kawasan hutan, dukungan dalam penegakan hukum, pemetaan dan pelaksanaan program hutan adat, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, desa hijau, sekolah hijau, dukungan untuk penyelesaian RTRW, dukungan untuk resolusi konflik, serta program strategis penyelamatan taman nasional dan hutan lindung.

Tantangan saat ini, adalah komitmen pemerintah daerah dalam menanggulangi emisi gas rumah kaca akibat pertumbuhan pembangunan daerah yang melaju pesat. Dampak pembangunan daerah, tak jarang mengorbankan kelestarian lingkungan akibat penebangan hutan tanpa sistem pengaman.

“Pemerintah terlanjur mengeluarkan kebijakan yang salah di masa lalu. Aturan yang kita punya sekarang, aturan untuk menghabiskan hutan, bukan memelihara hutan. Ini yang harus kita perbaiki,” tegas William.

Dari sebelas Provinsi tersebut, baru Jambi dan Kalimantan Timur yang telah menadatangani nota kesepahaman (MoU) antara Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengedalian Pembangunan (UKP4)/Satgas Persiapan kelembagaan REDD+ pada 2013 lalu. MoU ini untuk menata perizinan pemanfaatan lahan, mulai dari sektor perkebunan, kehutanan, dan tambang di wilayah kerja mereka.

Nota kesepahaman ini merupakan langkah penting untuk menghindari tumpang-tindihnya pengeluaran izin pemanfaatan lahan dan dampak ikutan yang selama ini kerap muncul. Seperti konflik antara sesama pengusaha maupun antara pengusaha dengan masyarakat.

Dalam kerangka hukum dan peraturan, REDD+ Indonesia akan melakukan sejumlah upaya. Diantaranya meninjau hak-hak atas lahan dan mempercepat perencanaan tata ruang, meningkatkan penegakan hukum dan mencegah korupsi, menangguhkan ijin baru untuk hutan dan lahan gambut selama dua tahun, memperbaiki data tutupan dan perijinan di hutan dan lahan gambut, serta menyelaraskan sistem insentif.

Melalui moratorium hutan, pemerintah daerah diminta untuk berhenti memberikan ijin baru bagi pertambangan dan kehutanan. Penataan perijinan merupakan langkah strategis untuk mengurangi dampak bencana dan kerusakan lingkungan yang lebih parah.

Persiapan pembentukan Badan REDD+ melibatkan 18 kementerian/lembaga serta 11 pemerintah provinsi dan kabupaten, yang semuanya berurusan dengan REDD+. William berharap langkah kerjasama dengan 11 provinsi ini bisa mendukung pengurangan emisi 26% atau 41% dengan bantuan operasional pada 2020 mendatang

Kesepahaman ini akan membuat tata kelola lahan di Indonesia menjadi lebih baik. Meningkatkan komitmen para pihak dalam penurunan emisi gas rumah kaca, berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, dan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat. (R02)