Connect with us

Kepri

926 UMKM di Kepri Daftar Sertifikasi Halal

Published

on

Public hearing sertifikasi produk halal kepada UMKM di Provinsi Kepri.

BatamEkbiz.com – Sebanyak 926 usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mendaftar sertifikasi atau proses produk halal (PPH).

Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Kepri, Mahbub Daryanto mengungkapkan, dalam dua tahun terakhir sudah 414 UMKM bersertifikasi halal. Hal itu disampaikan dalam pembukaan Public Hearing dan Temu Konsultasi Pendampingan PPH di Hotel CK Tanjungpinang.

“Sertifikasi halal di Kepri pada tahun 2020 sudah tersertifikasi 200 UMKM dan tahun 2021 sudah 214 UMKM,” ungkapnya, Rabu 9 Maret 2022.

Baca juga: Operasional Kawasan Industri Halal Terhambat Mahalnya Sertifikasi Halal

Mahbub menegaskan bahwa Kanwil Kemenag Kepri sangat mendukung dan mengapresiasi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJH) dalam mendorong sertifikasi halal. Pihaknya juga siap mendorong kesadaran masyarakat untuk menggunakan produk halal dan pendampingan PPH.

Ia menjelaskan, upaya pendampingan PPH merupakan perwujudan dari amanat regulasi Jaminan Produk Halal (JPH). Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang JPH dan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 mengatur secara khusus mekanisme sertifikasi halal bagi pelaku UMKM.

PPH sendiri adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk. Meliputi penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk.

Baca juga: 65 UKM Batam Dapat Sertifikasi Halal Gratis

“Dukungan pemerintah daerah sangat membantu program sertifikasi halal ini. Dan kami siap untuk memperluas program ini secara menyeluruh,” ujar Mahbub.

Kepala BPJPH Kemenag, Muhammad Aqil Irham mengatakan bahwa trend produk halal sudah menjadi perbincangan dunia, meski pada awalnya merupakan terminologi dalam Islam.

Saat ini terminologi halal sudah meluas hingga seluruh dunia, dimana masyarakat dunia peduli akan pentingnya produk halal. BPJPH sudah melakukan kerjasama dengan 18 kedutaan besar untuk berbagai macam segmen halal, baik produk maupun pengakuan sertifikasi halal yang dilakukan negara lain.

Baca juga: Produk Halal Beri Kenyamanan dan Keselamatan

“Sampai saat ini kita sudah menjalin kerjasama dengan Argentina, Chile, dan Hungaria serta akan menyusul beberapa negara. Halal bukan saja soal pesan administratif belaka, tetapi secara substansi ada jaminan produk yang dihasilkan halal dan baik. Sehingga menambah keunggulan dalam kompetisi pasar global,” katanya.

Menurut Aqil, pihaknya sudah menjalin kerjasama dengan World Trade Organization (WTO) yang targetnya pada 18 Oktober 2024 seluruh pelaku usaha di Indonesia sudah memiliki sertifikat halal. Untuk mempercepat terselenggaranya jaminan produk halal, BPJPH akan menggandeng 100 ribu pendamping yang akan memberikan pendampingan kepada UMKM.

Dokumen Permohonan Sertifikat Halal

  1. data Pelaku Usaha;
  2. nama dan jenis Produk;
  3. daftar Produk dan Bahan yang digunakan;
  4. proses pengolahan Produk; dan
  5. sistem jaminan produk halal.
  • Data Pelaku Usaha dibuktikan dengan nomor induk berusaha atau dokumen izin usaha lainnya.
  • Nama dan jenis Produk harus sesuai dengan nama dan jenis Produk yang akan disertifikasi halal.
  • Daftar Produk dan Bahan yang digunakan merupakan Produk dan Bahan halal yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal, kecuali Bahan berasal dari alam tanpa melalui proses pengolahan; atau dikategorikan tidak berisiko mengandung Bahan yang diharamkan.
  • Dokumen proses pengolahan Produk memuat keterangan mengenai pembelian, penerimaan, penyimpanan Bahan yang digunakan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan Produk jadi, dan distribusi.
  • Sistem jaminan produk halal ditetapkan Kepala BPJPH. (re)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *