Connect with us

Kepri

Masa Jabatan Rahma-Endang Berakhir 2023, Pilkada Tanjungpinang 2024 Tanpa Petahana

Published

on

Deklarasi Koalisi Anak Pinang pada Pilkada Tanjungpinang 2018. Pada Pilkada serentak 2024 nanti, kontestasi tanpa melibatkan lagi petahana.
Deklarasi Koalisi Anak Pinang pada Pilkada Tanjungpinang 2018. Pada Pilkada serentak 2024 nanti, kontestasi tanpa melibatkan lagi petahana.

BatamEkbiz.com – Masa jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang, Rahma-Endang Abdullah bakal habis pada 21 September 2023. Sementara pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak akan berlangsung pada 27 November 2024, termasuk di Tanjungpinang.

Jadi akan ada kekosongan sekitar setahun menuju proses demokrasi Pilkada Tanjungpinang. Mengacu Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 yang telah disempurnakan menjadi UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, kekosongan kursi kepala daerah tersebut bakal diisi melalui pengangkatan penjabat (Pj) kepala daerah.

Penjabat yang akan mengisi jabatan kepala daerah tersebut adalah aparatur sipil negara (ASN) setingkat eselon I dan eselon II. Dengan demikian, pilkada Tanjungpinang 2024 nantinya tidak ada lagi calon petahana atau wali kota yang sedang menjabat.

Baca juga: Sirekap Sebatas Alat Bantu di Pilkada 2020

Tanjungpinang merupakan satu-satunya daerah di Provinsi Kepri yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir sebelum 2024. Mereka terpilih dalam Pilkada serentak tahun 2018.

Sementara enam kabupaten/kota lain di Kepri, kepala daerahnya terpilih dalam Pilkada serentak 2020. Selain Tanjungpinang, ada sekitar 170 kepala daerah di Indonesia yang masa jabatannya akan berakhir pada 2023.

Pakar Otonomi Daerah, Djohermansyah Djohan menjelaskan, pengangkatan Pj kepala daerah adalah lumrah dalam praktik pemerintahan selama ini. Pj dalam pemerintahan berfungsi sebagai penjaga agar tugas-tugas pemerintahan tidak berhenti gara-gara tidak ada pemimpin.

Baca juga: 71,2 Persen Tolak Penundaan Pemilu 2024 di Survei LSJ

“No vacuum of power adalah azas yang menjadi landasannya. Di mana tidak boleh ada kekosongan satu detikpun kekuasaan pemerintahan,” ujarnya.

Sementara itu Wakil Ketua Komisi II DPR, Saan Mustopa menegaskan bahwa tidak akan ada perpanjangan masa jabatan kepala daerah yang habis tahun 2022 dan 2023. Undang-undang sudah mengatur hal tersebut, sehingga penjabat kepala daerah akan mengisi kekosongan masa jabatan.

“Nanti pemerintah akan membentuk penjabat yang akan memimpin sampai Pilkada 2024,” katanya.

Baca juga: Penundaan Pemilu 2024 Langgar Konstitusi dan Rusak Demokrasi

Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Akmal Malik juga menegaskan bahwa tidak terdapat ruang regulasi untuk memperpanjang masa jabatan kepala daerah yang akan berakhir dalam waktu dekat.

“Sebab, secara regulasi, masa jabatan tersebut hanya dibatasi selama 5 tahun,” katanya.

Akmal menjelaskan, masa jabatan kepala daerah telah diatur dalam Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 serta Pasal 60 UU 23/2014. Dua aturan tersebut menjelaskan, masa jabatan kepala daerah yakni hanya 5 tahun terhitung sejak pelantikan, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.

Baca juga: Wacana Penundaan Pemilu 2024, Mahfud MD: Tidak Pernah Ada Pembicaraan Khusus

Artinya, kata dia, tidak ada klausul perpanjangan masa jabatan kepala daerah. Apabila diperpanjang, justru akan bermasalah dari sisi perundang-undangan dan berpotensi melanggar aturan.

“Dengan demikian dapat dikatakan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 UU 23/2014 serta Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 tersebut tidak terdapat ruang regulasi untuk perpanjangan masa jabatan kepala daerah. Karena secara eksplisit normanya mambatasi hanya 5 tahun,” kata Akmal.

Adapun UU 10/2016 yang memuat pengaturan tentang Pilkada, termasuk ketentuan soal Pilkada Serentak Tahun 2024 merupakan tindak lanjut dari amanat Pasal 18 ayat (4) UUD 1945.

Baca juga: Deklarasi Kampaye Pemilu Damai Tahun 2019 Kec.Sungai Beduk

Selain itu, lanjut Akmal, mengenai penunjukan penjabat kepala daerah juga memiliki dasar hukum. Dalam regulasi yang mengatur soal Pilkada Serentak, mulai UU 1/2015, UU 8/2015, UU 10/2016, dan UU 6/2020, di dalamnya memuat soal pengaturan tentang penjabat kepala daerah untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah, sampai dengan dilantiknya kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Akmal yakin, para ASN memiliki kapasitas yang bisa diandalkan untuk menjalankan tugas sebagai penjabat kepala daerah. Mereka dinilai memiliki pengalaman dan kemampuan teknis. Selama ini pun berdasarkan pengalaman yang ada, para penjabat kepala daerah bisa berkomunikasi baik dengan pihak DPRD setempat. (mad)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *