Connect with us

News

5.589 Aduan THR, Banyak Perusahaan Tak Mau Bayar

Published

on

Ilustrasi DANA THR

BatamEkbiz.com – Kementerian Tenaga Kerja menerima 5.589 pengaduan terkait Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan, terdiri dari 3.003 pengaduan online dan 2.586 konsultasi online. Pengaduan itu dihimpun melalui Posko THR Virtual yang dibuka sejak 8 April sampai 3 Mei 2022.

Sekjen Kementerian Tenaga Kerja, Anwar Sanusi mengaku menerima pengaduan itu hingga pukul 19.00 WIB sampai H+2 lebaran.

“Jumlah konsultasi dan pengaduan yang masuk Posko THR 2022, total sebanyak 5589 laporan,” katanya dalam Siaran Pers Biro Humas Kemnaker di Jakarta, Rabu 4 Mei 2022.

Baca juga: Aturan JHT Cair di Usia 56 Tahun Akan Dibatalkan

Anwar menjelaskan, dari laporan konsultasi THR dari seluruh provinsi Indonesia sebanyak 2.586 laporan, pihaknya sudah merespon atau menyelesaikan sebanyak 1.708 laporan. Selebihnya, 878 laporan masih dalam proses penyelesaian.

“Laporan konsultasi yang masih dalam proses, 100 persen pasti akan diselesaikan,” katanya.

Anwar menyebut dari 3.003 laporan pengaduan yang masuk Posko THR 2022, berasal dari 1.736 perusahaan. Isu yang diadukan yakni sebanyak 1430 THR tak dibayarkan oleh 833 perusahaan.

Baca juga: Survei: 88 Persen Perusahaan Merugi Akibat Pandemi

Kemudian 1216 THR tak sesuai ketentuan oleh 695 perusahaan dan 357 THR terlambat disalurkan sebanyak 208 perusahan.

“Sebanyak 72 laporan sudah ditindaklanjuti dan 1664 laporan masih sedang proses,” katanya.

Anwar mengungkapkan, dari hasil rekapitulasi virtual Posko THR 2022 seluruh Indonesia, pada H+2 lebaran, terjadi penurunan jumlah konsultasi online sebesar 46 persen dibanding H-1 Lebaran. Yakni pada Minggu 1 Mei 2022, sebesar 47 persen jumlah presentase konsultasi online.

Baca juga: Subsidi Upah Tahap III Cair Hari Ini

Ia menyampaikan dalam jumlah pengaduan THR 2022 sejak 8 April – 3 Mei, DKI Jakarta tercatat melaporkan yakni sebanyak 930 laporan. Selanjutnya Jawa Barat (614), Banten (322), dan Jawa Timur (288).

Dari jumlah 930 laporan yang dimiliki DKI Jakarta, paling banyak mengadukan soal THR tak dibayarkan 416 laporan. THR tak sesuai ketentuan 377 laporan dan 137 laporan THR terlambat bayar.

“Provinsi terendah yang mengadu THR yakni Papua dan Kalimantan Utara. Yakni masing-masing hanya 2 laporan dengan pokok pengaduan THR tak dibayarkan dan THR tidak sesuai ketentuan,” katanya.

Baca juga: Ini Tips Kelola THR Lebih Mudah dan Bijak dengan DANA

Sebagai tindaklanjut pemeriksaan pengaduan posko THR tahun 2022 ini, Sekjen Anwar menyebut, pihaknya telah mengeluarkan Nota Pemeriksaan 1 terhadap 10 pengaduan yang telah ditindaklanjuti. Yakni di provinsi Jawa Barat sebanyak 2 pengaduan, dan Jawa Tengah sebanyak 8 pengaduan.

Sesuai Pasal 79 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, ada sanksi secara bertahap yang diberikan kepada pengusaha yang tak membayar THR atau membayar THR tapi tak sesuai ketentuan.

“Dimulai dari teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, hingga pembekuan kegiatan usaha,” kata Anwar. (re)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *