Connect with us

Kepri

Tangkap Buron dan Telisik Pihak Lain Penikmat Dana Hibah Dispora Kepri

Published

on

Sekretaris Portina Batam, Asian Sinaga (kiri), mendesak kepolisian mengusut tuntas kasus korupsi dana hibah di Dispora Kepri.
Sekretaris Portina Batam, Asian Sinaga (kiri), mendesak kepolisian mengusut tuntas kasus korupsi dana hibah di Dispora Kepri.

BatamEkbiz.com – Pengungkapan kasus korupsi dana hibah pada Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menjadi perhatian masyarakat luas. Berbagai pihak mendesak kepolisian untuk mengusut tuntas kasus itu dan menelisik semua pihak yang terlibat atau menikmati aliran uang korupsi dana hibah.

Desakan itu salah satunya disuarakan Persatuan Pelestari Olahraga Tradisional Indonesia (Portina) Kota Batam agar kepolisian segera menemukan dan menangkap Muksin alias Usin atau Tatar. Warga Tiban Ayu Blok J2 Nomor 6 tersebut tak kunjung ditangkap pasca-ditetapkan sebagai buron kasus korupsi dana hibah di Dispora Kepri.

Sekretaris Portina Batam, Asian Sinaga, menilai penangkapan buron yang menjadi saksi kunci kasus korupsi dana hibah tersebut sangat penting. Terutama untuk menguak penggunaan dana dan pihak-pihak yang terlibat atau menerima aliran dana namun belum tersentuh hukum.

“Kami ingin kasus ini diusut tuntas dan terang benderang. Siapa saja yang menikmati aliran dana hibah dan berapa nilainya harus dibuka ke publik,” katanya, Senin 9 Mei 2022.

Dana hibah yang dikorupsi tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepri tahun 2020. Nilai kerugian negara diperkirakan mencapai Rp20 miliar.

Kepolisian membagi ke dalam empat klaster untuk memudahkan penyelidikan kasus korupsi dana hibah Dispora Kepri. Untuk klaster pertama, kepolisian telah menetapkan enam tersangka pada 11 April 2022, yaitu Tri Wahyu Widadi, Muksin, Sp, MS, MIF, dan AAS.

Dari keenam tersangka, kepolisian sudah menangkap dan menahan 5 tersangka, yakni Tri Wahyu Widadi, Sp, MS, MIF, dan AAS. Sedangkan 1 tersangka lagi, Muksin, kabur dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Nilai kerugian negara dalam klaster pertama korupsi dana hibah ini mencapai Rp6,2 miliar yang melibatkan 45 organisasi kemasyarakatan (ormas). Dalam kasus ini, tersangka Tri Wahyu yang merupakan ASN dan mantan Kabid BPKAD Kepri berperan mencantumkan 45 ormas itu untuk mendapatkan dana hibah.

Sementara tersangka Muksin, oknum Pegawai Harian Lepas (PHL) Provinsi Kepri bertindak sebagai koordinator 45 ormas dan pengendali aliran uang korupsi dana hibah. Untuk memuluskan upayanya mengoordinir dan mengelabui kegiatan ormas penerima dana hibah, Muksin melibatkan tersangka Sp, MS, MIF, dan AAS.

“Yang tahu detailnya itu si Mi (Muksin), masih buron. Dia yang tahu uang itu digunakan untuk apa,” ungkap Wadireskrimsus AKBP Nugroho Agus Setiawan kepada media, Senin 11 April 2022.

Ada beberapa lokasi yang dijadikan tempat pelaksanaan kegiatan hibah. Seperti 4 lapangan futsal, 3 hotel untuk pelaksanaan catur, tenis meja dan badminton.

Namun, di lokasi-lokasi itu tidak ada kegiatan seperti tercantum dalam laporan pertanggungjawaban. Penyidik menemukan fakta bahwa Muksin dan komplotannya hanya melakukan sesi foto-foto saja sebagai bahan laporan pertanggungjawaban.

Terungkapnya kasus korupsi dana hibah di Dispora Kepri ini menjadi perhatian luas oleh publik, terutama para aktivis, ormas, dan pegiat keolahragaan di Kepri. Mengingat kasus ini memiliki nilai potensi kerugian negara yang sangat besar dan terjadi di tengah gencarnya upaya pemerintah daerah dalam mengatasi laju penyebaran pandemi Covid-19 serta pemulihan ekonomi.

Dari kasus ini membuat sebagian publik berspekulasi bahwa masih ada pihak-pihak lain yang diduga menerima aliran uang hasil bancakan korupsi dana hibah Dispora Kepri. Namun belum terjerat atau tersentuh hukum.

Asian menegaskan bahwa pihaknya mendukung penuh upaya kepolisian dalam mengusut tuntas kasus korupsi dana hibah Dispora Kepri. Terutama dalam menemukan dan menangkap Muksin, saksi kunci yang masih buron.

Asian mendorong kepolisian tidak berhenti pada tersangka seperti Sp, MS, MIF, dan AAS yang kemungkinan hanya diperalat dan dikorbankan oleh tersangka buron untuk memuluskan rencananya menyalahgunakan dana hibah.

“Usut semua pihak yang terlibat untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Kami berharap ke depan tidak ada lagi oknum yang dengan mudah membuat ormas abal-abal hanya untuk mengeruk atau menyalahgunakan dana hibah. Kasus-kasus korupsi seperti ini bisa menjadi pembelajaran buruk bagi generasi dan masa depan keolahragaan di Kepri,” katanya.

Kronologis

Permasalahan dana hibah di Dispora Kepri mencuat ke publik sekitar Februari 2021. Terungkapnya kasus ini, salah satunya berawal dari hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Kepri atas laporan keuangan Provinsi Kepri tahun anggaran 2020.

BPK menemukan Dispora Kepri sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis tidak menjalankan tugasnya dengan tidak menunjuk tim evaluasi proposal hibah.

“Verifikasi yang dilakukan Dispora Kepri hanya sebatas dokumen kelengkapan administrasi tidak sampai pada substansi dokumennya,” tulis BPK dalam laporan hasil pemeriksaannya atas LKPD Provinsi Kepri tahun 2020 sebagaimana dikutip pada laman BPK Perwakilan Kepri.

BPK juga menemukan verifikasi yang dilakukan oleh staff PPKD, tidak terdapat laporan hasil verifikasi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), format cek list dokumen dan lembar pengesahan LPJ.

Beberapa ormas yang telah mendapatkan kucuran dana hibah pun terjerat masalah. Hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Kepri menemukan dokumen rekomendasi dan NPHD sejumlah ormas penerima dana hibah di Dispora Kepri ditandatangani oleh pihak yang tidak berwenang dan diduga terdapat penerimaan imbalan berupa uang atas pengurusan hibah ormas.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kepri Lamidi mengaku tidak pernah menyetujui, apalagi merekomendasikan ormas-ormas itu memperoleh dana hibah untuk kegiatan sosial.

Ia bahkan mengaku tidak pernah melihat proposalnya, sehingga tidak mengetahui kegiatan apa yang dilaksanakan oleh ormas penerima dana hibah dimaksud.

Lamidi juga menyatakan bahwa tanda tangannya dipalsukan pada surat rekomendasi yang diajukan sebagai syarat administrasi pencairan dana bantuan untuk ormas itu.

“Tim verifikasi di internal kami tidak pernah menyerahkan surat rekomendasi tersebut, sehingga saya yakin tidak pernah menandatanganinya,” kata Lamidi seperti dilansir Antara.

Pemalsu tanda tangan Lamidi belakangan terungkap. F, Tenaga Harian Lepas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kepri akhirnya mengaku telah memalsukan tanda tangan tersebut berdasarkan desakan dari berbagai pihak, termasuk oknum Pegawai Tidak Tetap dan oknum pejabat di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kepri.

Pengakuan itu disampaikan dalam bentuk surat pernyataan. Informasi dari internal lembaga itu, F diduga tidak menandatangani seluruh surat rekomendasi. Surat pernyataan itu pun dibuat berdasarkan tekanan dari sejumlah pejabat.

Pada 20 Desember 2020, Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Kepri mulai melakukan penyelidikan dengan memintai keterangan sejumlah pihak. Di antaranya pihak Pemprov Kepri, penerima hibah, notaris, dan pemilik/pegawai tempat dilaksanakanya kegiatan hibah.

Audit kerugian keuangan negara oleh tim audit dari kantor perwakilan BPKP Provinsi Kepri sebaimana laporan hasil audit kerugian keuangan negara nomor : SR – 141 /PW28/5/2022, tanggal 4 april 2022, nilai kerugian keuangan negara (total loss) sebesar Rp6.215.000.000.

Sebanyak 77 saksi dimintai keterangan. Terdiri dari PNS Pemprov Kepri (24 orang), penerima hibah (45 orang), notaris (2 orang), dan pemilik/pegawai tempat pelaksanaan kegiatan hibah (6 orang).

“Penyidikan 3 Januari 2022, SPDP dikirimkan ke Kejati tanggal 4 April gelar perkara penetapan tersangka dan ditetapkan 6 orang dengan peran masing-masing,” ujar Wadirreskrimsus Polda Kepri AKBP Nugroho Setiawan.

Selain dokumen-dokumen, kepolisian juga menyita uang sebesar Rp233 juta dari para penerima hibah.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) dan Atau Pasal 3 UU RI No 20 Tahun 2001 Perubahan Atas UU RI No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Ancaman pidananya paling singkat penjara 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Sedangkan denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

Ormas Penerima Dana Hibah

Puluhan kegiatan yang dilakukan ormas penerima dana hibah di Dispora Kepri diduga fiktif. Dugaan ini menguat dari hasil pemeriksaan BPK Kepri dalam suratnya Nomor : 14 /S/TIM LKPD-Prov/03/2021 yang ditujukan kepada Kepala Dispora Kepri.

Berikut nama-nama ormas penerima dana hibah dimaksud.

No Nama Ormas Jumlah Jenis Kegiatan
1. Forum Masyarakat Intelektual Cabang Kota Batam Rp250 juta Futsal
(Tournamen Futsal Mahasiswa Batam dan Pemuda Tempatan Kepri)
2. Rumpun Pemuda Tempatan Provinsi Kepulauan Riau Rp250 juta Futsal
(Tournamen Futsal Terbuka untuk Kepri Berjaya)
3. Forum Komunikasi Gerakan Cinta Indonesia Pengurus Cabang Kabupaten Bintan Rp250 juta Futsal
(Tournamen Futsal Antar Pemuda Melayu Kepulauan Riau
4. Forum Transparasi Anggaran Lintas Kepri Cabang Kota Batam Rp250 juta Futsal
(Tournamen Futsal Antar Pemuda Kota Batam)
5. Panitia Peningkatan Sarana Dan Prasarana Tim Bola Volley Popperta Karimun Rp250 juta Kegiatan Sarana Dan Prasarana Tim Bola Volley Popperta Karimun
6. Majelis Belia Kota Tanjungpinang Rp250 juta Dialog Pemuda Kilas Balik Perjuangan Provinsi Kepri
7. Bintan Island Max Owner (BIMO) Rp250 juta Touring Akbar Se-Indonesia
8. Panitia Pelaksana Pengadaan Alat – Alat Olahraga SSB Bina Bintang Muda Rp218 juta Pengadaan Alat – Alat Olahraga SSB Bina Bintang Muda
9. Karimun Tanah Melayu Rp200 juta Otomotif Drag Bike Dan Road Race
10. Gerakan Tangkas Anak Rantau Prov. Kepri Rp200 juta Catur
(Pertandingan Catur Tingkat Pemula se-Kota Batam)
11. Front Pemuda Peduli Tanah Air Rp150 juta Catur
(Turnamen Catur Tingkat Pemula Antar Pemuda)
12. Perkumpulan Sepak Bola Putra Karimun Rp150 juta Sepak Bola
(Pembinaan Sepak Bola Usia Dini)
13. Pemuda Melayu Tempatan Kepri Rp150 juta Catur
(Pertandingan Catur antar Pemuda Melayu Tempatan se-Provinsi Kepri di Kabupaten Bintan)
14. Gerakan Pemuda Penyalur Aspirasi Masyarakat Kota Batam Rp150 juta Badminton
(Pertandingan Badminton untuk Pemuda dan Mahasiswa antar Kec. se-Kota Batam)
15. Pengurus Kota Tanjungpinang Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia Rp125 juta Biliar
(Dana Bantuan Program Kerja Kejuaraan Kepri Terbuka Bola 9 Kepri Untuk Negeri (Tahap I)
16. Pengurus Kota Tanjungpinang Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia Rp125 juta Biliar
(Program Kerja Kejuaraan Kepri Terbuka Bola 9 Kepulauan Riau Untuk Negeri (Tahap II)
17. Gerakan Masyarakat Serumpun Bersatu Cabang Kota Batam Rp105 juta Catur
(Kegiatan Open Turnamen Catur Antar Kecamatan Se-Kota Batam)
18. Forum Generasi Pemuda Tangkas Provinsi Kepulauan Riau Rp100 juta Futsal
(Kegiatan Tournamen Futsal Antar Pemuda Se-Kota Batam (Tahap I)
19. Aliansi Perisai Muda Bangsa Provinsi Kepulauan Riau Rp100 juta Futsal
(Kegiatan Tournamen Futsal Untuk Pemuda Di Kabupaten Bintan (Tahap I)
20. Lingkar Pemuda Pembela Bangsa Rp100 juta Futsal
(Kegiatan Tournamen Futsal Antar Pemuda Kecamatan Di Kota Batam (Tahap I)
21. Lingkar Pemuda Pembela Bangsa Rp100 juta Futsal
(Kegiatan Tournamen Futsal Antar Pemuda Kecamatan Di Kota Batam (Tahap II)
22. Gerakan Kebangkitan Pemuda Cinta Damai Kota Tanjungpinang Rp100 juta Futsal
(Kegiatan Tournamen Futsal Untuk Pemuda Dan Mahasiswa Se-Kepri)
23. Aliansi Perisai Muda Bangsa Provinsi Kepulauan Riau Rp100 juta Futsal
(Kegiatan Tournamen Futsal Untuk Pemuda di Kabupaten Bintan (Tahap I)
24. Aliansi Pemberdayaan Pemuda Pemudi Bangsa Provinsi Kepulauan Riau Rp100 juta Futsal
(Kegiatan Tournamen Futsal Pemuda Tempatan Di Kabupaten Bintan (Tahap I)
25. Aliansi Pemberdayaan Pemuda Pemudi Bangsa Provinsi Kepulauan Riau Rp100 juta Futsal
(Kegiatan Tournamen Futsal Pemuda Tempatan Di Kabupaten Bintan (Tahap II)
26. Jaringan Komunikasi Pemuda Pulau Provinsi Kepulauan Riau Rp100 juta Futsal
(Kegiatan Turnamen Futsal se- Provinsi Kepulauan Riau)
27. Jaringan Komunikasi Pemuda Pulau Provinsi Kepulauan Riau Rp100 juta Futsal
(Kegiatan Turnamen Futsal Se-Provinsi Kepulauan Riau (Tahap II)
28. Jaringan Pemuda Untuk Demokrasi Pengurus Provinsi Kepulauan Riau Rp100 juta Catur
(Kegiatan Pertandingan Catur Antar Pemuda Tempatan Kota Batam)
29. Aliansi Perisai Muda Bangsa Provinsi Kepulauan Riau Pengurus Cabang Kota Batam Rp100 juta Tenis Meja
(Kegiatan Tournamen Tenis Meja Kota Batam Dicabang Single Putra Dan Ganda Putra)
30. Gerakan Pemuda Penyalur Aspirasi Masyarakat Provinsi Kepulauan Riau Rp100 juta Catur
(Kegiatan Turnamen Catur Tingkat Pemuda Dan Mahasiswa Se-Provinsi Kepulauan Riau)
31. Himpunan Pemuda Pemudi Pejuang Kepulauan Riau Rp100 juta Futsal
(Kegiatan Tournamen Futsal Antar Club Pemuda Kota Batam (Tahap II)
32. Gerakan Kebangkitan Pemuda Cinta Damai Kota Tanjungpinang Rp100 juta Futsal
(Kegiatan Tournamen Futsal Untuk Pemuda Dan Mahasiswa se-Kepri)
33. Komunikasi Pembela Hak Masyarakat Rp100 juta Tenis Meja
(Open Tournamen Tenis Meja antar Kecamatan se-Kota Batam)
34. Gerakan Pemuda Serumpun Melayu Bersatu Batam Rp100 juta Futsal
(Turnamen Futsal Antar Club Futsal di Kota Batam)
35. Pelatih Lintas Talenta Provinsi Kepulauan Riau Rp100 juta Tenis Meja
(Kegiatan Open Tournamen Tenis Meja Single Putra dan Ganda Putra)
36. Badan Transparansi Intelektual Muda Pengurus Cabang Kota Batam Rp100 juta Tenis Meja
(Tournamen Tenis Meja Pemuda dan Mahasiswa Se-Kota Batam)
37. Badan Transparansi Intelektual Muda Provinsi Kepulauan Riau Rp100 juta Futsal
(Kegiatan Turnamen Futsal Antar Club Pemuda Provinsi Kepulauan Riau (Tahap I)
38. Badan Transparansi Intelektual Muda Provinsi Kepulauan Riau Rp75 juta Futsal
(Kegiatan Turnamen Futsal Antar Club Pemuda Provinsi Kepulauan Riau (Tahap II)
39. Lembaga Pemuda Pendamping Swadaya Masyarakat cabang Kota Batam Rp75 juta Badminton
(Kegiatan Pertandingan Badminton Antar Kecamatan Se- Kota Batam (Tahap I)
40. Lembaga Pemuda Garda Depan Cabang Kota Batam Rp75 juta Tenis Meja
(Kegiatan Turnamen Tenis Meja Junior Kota Batam (Tahap I)
41. Lembaga Pemuda Garda Depan Cabang Kota Batam Rp75 juta Tenis Meja
(Kegiatan Turnamen Tenis Meja Junior Kota Batam (Tahap II)
42. Lembaga Diskusi Anak Bintan Rp75 juta Catur
(Kegiatan Pertandingan Catur Pemuda Melayu Tempatan (Tahap II)
43. Jaringan Komunikasi Pemuda Pulau Pengurus Cabang Kota Batam Rp70 juta Badminton
(Kegiatan Pertandingan Badminton Kota Batam Di Cabang Single Putra Dan Ganda Putra)
44. Aliansi Pemberdayaan Generasi Bangsa Kabupaten Bintan Rp70 juta Catur
(Kegiatan Tournamen Catur Untuk Kabupaten Kota Se-Kepulauan Riau)
45. Insan Kekeluargaan Remaja Anak Rantau Provinsi Kepulauan Riau Rp70 juta Catur
(Kegiatan Tournamen Catur Pemuda Kepulauan Riau)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *