369 ASN Langgar Netralitas, Terbanyak Petinggi di Daerah

  • Whatsapp

Jakarta, BatamEkbiz.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menindaklanjuti 369 laporan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) selama tahapan Pilkada Serentak 2020 kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Laporan itu merupakan hasil pengawasan Bawaslu sejak 1 Januari sampai 15 Juni 2020. Berdasarkan data, pelanggaran terbanyak dilakukan oleh pimpinan tinggi di daerah.

“Sebanyak 33 persen pelanggaran terbanyak dilakukan oleh pejabat tinggi di daerah,” ungkap Ketua Bawaslu RI, Abhan, di Jakarta, Rabu (17/6/2020).

Bacaan Lainnya

Menurut Abhan, kategori pelanggaran terbanyak dilakukan ASN dengan berkampanye di media sosial, kegiatan yang berpihak kepada calon kepala daerah, dan pemasangan baliho atau spanduk.

Dia berharap kualitas Pilkada 2020 jangan sampai terdegradasi karena persoalan netralitas ASN. Bawaslu mengingatkan kepala daerah agar tidak memobilisasi ASN dalam pilkada.
“Apalagi kemungkinan kegiatan kampanye dialihkan dalam bentuk virtual. Tentu ini menjadi potensi pelanggaran netralitas ASN dalam bermedia sosial,” imbuhnya.

Para ASN, lanjutnya, diminta tetap mempertahankan sikap profesional. Yakni tidak terlibat politik praktis dalam Pilkada 2020. “Cukup bertugas memberikan pelayanan publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi mereka sebagai ASN. Nggak perlu terlibat politik praktis,” paparnya.

Sementara itu Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Agus Pramusinto menjabarkan, pihaknya telah mengeluarkan 195 rekomendasi dari tindak lanjut 47 laporan. Sedangkan laporan yang lain sedang dalam proses dan klarifikasi untuk mencari kebenaran dari laporan-laporan. Jika terbukti melanggar akan mendapat sanksi.

“Terdapat 10 instansi daerah yang terbanyak melakukan pelanggaran. Sanksi yang terberat adalah pada kategori sedang. Kemudian ada sanksi disiplin, ada juga sanksi moral dengan membuat pernyataan terbuka bahwa telah melakukan pelanggaran,” terangnya.

Agus menjelaskan, sepanjang 2019 terdapat 412 pelanggaran netralitas ASN pada pemilu. Pada pertengahan 2020 ini angka pelanggaran sudah mencapai 351 kasus.

Untuk menekan potensi pelanggaran netralitas ASN dalam pilkada, KASN bersama Bawaslu membuat kerjasama mengawasi dan menindak ASN yang tidak netral. Kerjasama itu akan dipergunakan sebagai pedoman pengawasan di lapangan. Yaitu bentuk pertukaran data dan informasi, pencegahan, pengawasan penindakan, dan memonitor tindak lanjut rekomendasi.

Irjen Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tumpak Haposan Simanjuntak menambahkan, ASN akan dikenakan sanksi mulai dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Lalu ada sanksi disiplin seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

“Apabila ada ASN yang terbukti melanggar aturan-aturan tersebut maka bisa dikenakan sanksi pemberhentian tidak hormat,” tuturnya. (re)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *