6 Titik Rawan Pencalonan, Mahar Politik Hingga Pencatutan Nama Pendukung Perseorangan

  • Whatsapp
Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo. Foto Humas Bawaslu RI

Jakarta, BatamEkbiz.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) membeberkan enam titik rawan dalam tahapan pencalonan Pilkada Serentak 2020. Pendaftaran calon kepala daerah ke KPU akan dilaksanakan pada 4-6 September 2020.

Keenam titik rawan dalam tahapan pencalonan itu disampaikan Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo dalam webminar Titik Rawan Tahapan Pencalonan: Strategi Pencegahan, Pengawasan dan Penindakannya, Selasa (7/7/2020).

Bacaan Lainnya

Pertama, PPS atau petugas penelitian tidak melakukan verifikasi faktual (verfak) terhadap dukungan bakal pasangan calon (paslon) perseorangan. Tindakan ini dinilai akan merugikan pihak yang sudah menyiapkan dokumen dengan baik dan menguntungkan bakal paslon yang tidak punya dokumen lengkap bisa lolos.

Kedua, pendaftaran paslon pada detik-detik terakhir. Hal ini disinyalir dapat menyulitkan lantaran tidak ada waktu yang cukup untuk memeriksa kelengkapan dokumen paslon.

Ketiga, konflik kepengurusan partai politik (parpol) yang menjadi penyebab munculnya rekomendasi parpol kepada lebih dari satu pasangan calon. Keempat, pemberian imbalan dalam proses pencalonan atau mahar politik.

Kelima, adanya dokumen atau keterangan palsu syarat pencalonan dan calon, salah satunya terkait ijazah. Keenam, dukungan palsu bakal paslon perseorangan.

Menurut Ratna, lembaganya tengah menangani kasus dukungan palsu untuk bakal pasangan calon perseorangan di sejumlah wilayah di Indonesia. Praktik yang dilakukan oleh bakal pasangan calon atau tim pemenangan itu dilakukan dengan cara mencatut identitas seseorang untuk dijadikan sebagai pendukung.

Bawaslu sedang memproses kecurangan tersebut yang terjadi di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, dan Kabupaten Supiori Provinsi Papua. Saat ini sudah masuk tahap penyidikan.

“Berawal dari temuan dan laporan dari masyarakat yang namanya dicatut dalam dukungan bapaslon (bakal pasangan calon) perseorangan. Ini membuktikan masyarakat telah melalukan kerja pengawasan dan penanganan pelanggaran sudah dilakukan oleh jajaran Bawaslu,” ungkap Ratna sebagaimana dikutip dalam laman Bawaslu.

Sebagaimana diketahui, di Provinsi Kepri hanya ada dua daerah yang terdapat bakal pasangan calon perseorangan. Yakni Kota Batam dengan bapaslon Rian Ernest-Yusiani Gurusinga dan Kabupaten Anambas dengan bapaslon Fachrizal-Johari dan Sarivan-Arman.

Dari dua daerah dengan bakal paslon perseorangan tersebut, saat ini baru Batam yang mencuat kasus pencatutan nama untuk dukungan paslon. Beberapa warga yang tidak terima identitas KTP-nya dicatut, akhirnya melaporkan kasus tersebut ke Bawaslu.

Pencatutan nama untuk mendukung bakal pasangan calon perseorangan itu diketahui warga saat tahapan verifikasi faktual dukungan perseorangan. Mereka kaget begitu mengetahui identitas KTP-nya disalahgunakan untuk mendukung bakal paslon perseorangan.

Surat KPU Nomor 1917/PL.01.9-SD/06/KPU/IX/2019 perihal tahapan pencalonan Pilkada 2020 mengatur syarat-syarat administrasi dukungan bagi bakal paslon perseorangan. Antara lain adanya surat pernyataan dukungan paslon perseorangan (Model B.1-KWK) yang disertai dengan bukti dukungan berupa fotokopi KTP elektronik yang ditempel pada surat pernyataan tersebut.

Surat Model B.1-KWK ini merupakan pernyataan dukungan yang diberikan pemilih kepada bakal paslon perseorangan. Dalam surat tersebut pemilih juga harus membubuhkan tanda tangan atau cap jempol. (re)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *