Jodoh, BatamEkbiz.Com – Rapat kerja nasional (Rakernas) II Forum Nasional Lembaga Kesejahteraan Anak-Panti Sosial Asuhan Anak (LKSA-PSAA) di Hotel Goodway Batam, Selasa-Kamis (25-27 April 2017) dihadiri 700 Kepala PSAA dari seluruh daerah di Indonesia. Agenda rakernas yang mengusung tema “Menguatkan Pengasuhan Keluarga untuk Indonesia Hebat” ini di antaranya untuk menjawab isu kekerasan anak yang terjadi di panti.

Sekjen Forum Nasional (Fornas) LKSA-PSAA, Jasra Putra mengatakan, berdasarkan data 2013 ada sekitar 8.500 panti asuhan di Indonesia. Namun banyak yang belum menerapkan pelayanan dan fasilitas sesuai standar nasional. Untuk itu, Fornas LKSA-PSAA mendesak Kementerian Sosial untuk mempercepat proses akreditasi 2.000 panti asuhan agar kasus penelantaran atau kekerasan anak tidak terulang.

“Dengan percepatan akreditasi, kami berharap kasus-kasus penelantaran anak karena keterbatasan SDM pada panti asuhan tidak lagi terjadi, sehingga memberikan jaminan anak panti asuhan mendapatkan perhatian yang baik,” katanya.

Jasra menjelaskan, Fornas LKSA-PSAA sudah menyiapkan 52 asesor di seluruh Indonesia untuk mempercepat proses akreditasi panti asuhan. Mereka telah dilatih dan siap untuk menyukseskan proses akreditasi, karena saat ini baru sekitar 500 panti asuhan yang telah terakreditasi.

“Dalam rangka akreditasi, kami mengimbau yayasan yang belum terdaftar di Dinsos (Dinas Sosial) untuk segera mendaftar,” katanya.

Dalam rakernas juga akan dilakukan penandatanganan dan komitmen bersama dalam penerapan standard operasional prosedur (SOP) penerimaan, asessment, dan mengembalikan anak ke keluarga. Komitmen ini merupakan SOP yang merupakan penjabaran teknis dari Standar Nasional Pengasuhan Anak (SNPA).

“Instrumen akreditasi ini penting guna mencegah dan melakukan deteksi dini kekerasan fisik dan psikis terhadap anak, juga memperoleh peta kualitas layanan,” katanya.

Hal yang akan dibahas pada rakernas adalah penggabungan Fornas yang terintegrasi dari berbagai macam layanan kluster seperti kluster anak yang berhadapan dengan hukum, balita, dan anak jalanan.

“Kami juga akan membuat komitmen untuk memperjuangkan uang tali asih untuk kepala panti yang jumlahnya sekitar 8.500 panti asuhan dan adanya pengasuh anak yang sesuai SOP. Harusnya pengasuh juga mendapatkan kesejahteraan, apalagi beberapa lembaga pengasuhan telah mendapatkan akreditasi dari pemerintah,” katanya. (R01)