Aman dan Akhirman Terpilih Jadi Presidium KAHMI Batam

  • Whatsapp

Pelita, BatamEkbiz.Com — Musyawarah Daerah (Musda) V Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Batam akhirnya memilih untuk tetap menjalankan organisasi berdasarkan sistem presidium. Dalam musda itu terpilih lima presidium yang akan memimpin KAHMI Batam ke depan secara bergantian. Mereka adalah anggota DPRD Batam Aman, Dosen Universitas Maritim Raja Ali Haji (Umrah) Akhirman, Komisioner Komisi Informasi Publik Jazuli, Alumni HMI Sayuti, dan Ibrahim Koto.

Meski berlangsung dalam suasana kekeluargaan yang kental sebagai sesama alumni HMI, namun tetap sarat dengan aroma pertarungan tetap terasa. Selain memunculkan harapan agar organisasi KAHMI ke depan dapat berjalan lebih baik, gelaran musda juga menyisakan persoalan.

Bacaan Lainnya

“Semoga pengurus terpilih dapat membawa KAHMI ke depan lebih baik dan menjaga keberlangsungan perkaderan HMI,” harap Amir Machmud, Ketua Panitia Musda.

Sementara sejumlah persoalan mencuat dalam musda tersebut. Di antaranya tidak semua pimpinan kolektif majelis daerah menyampaikan pertanggungjawaban, minimnya kehadiran alumni HMI, dan pemecatan terhadap Rozali dan Edi Supardi dari keanggotaan HMI maupun KAHMI.

“Di Musda KAHMI ada pemecatan anggota HMI/KAHMI. Anggota yang dipecat karena ingin maju menjadi ketua dan menjadi pesaing bagi calon yang lain,” ungkap Rozali.

Rozali mengaku bahwa dirinya adalah kader HMI Batam dan sudah alumni. Ini berbeda dengan sejumlah alumni HMI lain yang ke-HMI-annya masih dipertanyakan. Menurut Rozali, pemecatan itu dikarenakan adanya ketakutan sejumlah alumni lain, jika dia maju jadi ketua.

“Dasarnya takut saya maju jadi ketua. Ya itulah KAHMI Batam. Saya ini kader HMI Batam. Alumni HMI yang dari luar itu perlu dipertanyakan, betul tak dia HMI? Ada buktinya tidak? Ujug-ujug dia menjadi anggota KAHMI Batam. Intinya Musda Kahmi sudah menciderai kader alumni HMI Batam,” katanya.

Informasi yang berhasil dihimpun batamekbiz.com dari sejumlah peserta musda, pemecatan terhadap kader HMI itu berlangsung di era kepemimpinan Zaki Setiawan sebagai Ketua Umum HMI Cabang Batam. Zaki yang dikonfirmasi enggan menanggapi kebenaran informasi tersebut.

“Saya tak ingin mundur lagi ke masa lalu, masa-masa sewaktu ber-HMI dulu. Silakan konfirmasi ke pengurus HMI Cabang Batam saat ini, terkait dokumen-dokumen organisasi untuk memastikan ada dan tidaknya pemecatan anggota HMI waktu itu,” kata Zaki.

Zaki menjelaskan, pemecatan seseorang dari keanggotaan HMI itu tidak mudah dan harus melewati beberapa proses. Di antaranya harus dipastikan apakah kader yang akan dipecat benar-benar melakukan pelanggaran berat sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART), pemanggilan kepada yang bersangkutan untuk menyampaikan klarifikasi, hingga rapat pengurus untuk menentukan kebijakan yang akan diambil organisasi.

“Kalaupun akhirnya keluar surat yang menyebutkan seseorang tak lagi sebagai anggota HMI, itu bukan semata-mata keputusan saya sendiri sebagai ketua umum. Itu keputusan organisasi, keputusan seluruh pengurus yang didasarkan pada rapat internal. Saya tak bisa mengambil keputusan sendiri. Bisa jadi bukan saya yang mengusulkan pemecatan itu, tapi pengurus lain,” kata Zaki. (R05)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *