Anggota DPR Minta Legalisasi Minuman Beralkohol Dicabut
Anggota Komisi I DPR RI, Jazuli Juwaini.

BatamEkbiz.com – Anggota Komisi I DPR RI Jazuli Juwaini menyerukan pencabutan Perpres 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Aturan ini melegalkan minuman keras atau minuman beralkohol dari skala industri, perdagangan eceran, hingga kaki lima sebagai Daftar Investasi Positif (DPI).

Mengingat, ungkap Jazuli, kebijakan tersebut sangat menciderai moral yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Penegasan tersebut disampaikan Jazuli dalam siaran persnya di Jakarta, Senin (1/3/2021).

“Pemerintah seharusnya menjaga nilai-nilai dasar negara dan konstitusi, menghadirkannya dalam kebijakan negara di berbagai sektor. Bukan malah menciderainya atas nama pragmatisme ekonomi. Kami mengingatkan, agar jangan sampai kebijakan negara kehilangan arah,” ujarnya.

Politisi Fraksi PKS itu menegaskan sila pertama yakni Ketuhanan Yang Maha Esa dan sila kedua Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Terkait sila pertama, katanya, semua agama melarang minuman keras karena mudaratnya sangat jelas.

Adapun berkaitan dengan sila kedua, minuman keras jelas mengancam sendi-sendi kemanusiaan yang beradab dan bermartabat. Karena, merusak kesehatan fisik, mental, akal, dan pikiran generasi bangsa Indonesia. Serta menjadi faktor utama kriminalitas, keonaran sosial, dan gangguan kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat).

Di samping pertimbangan moral Pancasila dan UUD 1945, lanjut Jazuli, pemerintah semestinya menimbang ekses miras yang merusak tatanan sosial dan mengancam generasi bangsa. Maka, Ketua Fraksi PKS DPR RI ini mendorong aparat keamanan sebagai penanggung jawab kamtibmas.

“Tugas kita bersama untuk menjaga generasi bangsa dari bahaya miras. Tugas kita bersama membantu aparat untuk menjaga kamtibmas. Mungkin, pemerintah khilaf dan menjadi kewajiban kami di Fraksi PKS untuk mengingatkan agar kebijakan ini dibatalkan,” pungkasnya. (r)