APBD Batam 2017 Rp2,551 Triliun
Pengesahan APBD Batam 2017 pada paripurna DPRD Batam, Jumat, 20 Januari 2017.

Batam Centre, BatamEkbiz.Com — DPRD dan Wali Kota Batam akhirnya mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Batam tahun 2017 sebesar Rp2,551 trilun, Jumat, 20 Januari 2017. Pengesahan APBD diteken oleh Ketua DPRD Batam Nuryanto, Wakil Ketua I Zainal Abidin, Wakil Ketua II Iman Sutiawan, Wakil Ketua III Teuku Hamzah, dan Walikota Batam Muhammad Rudi.

Wakil Ketua I DPRD Batam yang juga juru bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Batam, Zainal Abidin mengatakan, APBD merupakan instrumen kebijakan untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah, sesuai dengan karakteristik daerah. Sehingga sudah selayaknya dalam proses penganggarannya dilakukan secara baik dan tepat waktu, supaya sasarannya optimal.

Zainal juga meningatkan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) untuk meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan tim Banggar DPRD Batam. Sehingga pembahasan dan pengesahan APBD ke depannya dapat dilakukan tepat waktu.

“Ini demi pembangunan Kota Batam yang lebih baik, agar tidak terlambat lagi seperti saat ini,” ujarnya.

Dibanding tahun 2016, APBD Batam 2017 mengalami kenaikan sekitar 8,62 persen. APBD Perubahan Batam 2016 hanya sekitar Rp2,3 triliun.

Zainal membeberkan, terdapat defisit sekitar Rp105,2 miliar pada APBD Batam 2017. Sebab dari nilai APBD sebesar Rp2,551 triliun, total pendapatan daerah hanya diproyeksikan sebesar Rp2,44 triliun, naik sekitar Rp160 miliar dibanding APBD Perubahan 2016 yang hanya Rp2,2 trilun.

Pendapatan itu terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) yang diproyeksikan sebesar Rp1,16 triliun atau naik Rp244 miliar dibanding tahun sebelumnya. Kemudian dana perimbangan Rp1,004 triliun, dan lain-lain pendapatan yang sah Rp278,4 miliar.

Walikota Batam, Muhammad Rudi mengatakan, setelah disahkan, selanjutnya nota keuangan APBD Batam 2017 akan diserahkan kepada Gubernur Kepri untuk dievaluasi. Ia berharap pengesahan APBD ini dapat ditindaklanjuti oleh masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) untuk melaksanakan program-program pembangunan yang telah direncanakan.

“Kami akan segera berkoordinasi dengan gubernur secepatnya, paling lambat 14 hari ,” katanya.

APBD Batam 2017 harusnya sudah disahkan akhir tahun lalu. Namun molor, karena leletnya penyerahan draft kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) oleh Pemko kepada DPRD Batam.