Bahtiar Pjs Gubernur Kepri

  • Whatsapp
Penyerahan Keputusan Mendagri tentang Penunjukan Pjs Gubernur di Kantor Kemendagri Jakarta, Jumat (25/9/2020).

Jakarta, BatamEkbiz.com – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian secara resmi menunjuk Bahtiar sebagai Pjs Gubernur Kepri. Penunjukan Bahtiar berdasarkan Keputusan Mendagri nomor 121.21-2911 Tahun 2020 tentang Penunjukan Penjabat Sementara Gubernur Provinsi Kepri.

Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Benni Irwan mengatakan, selain Bahtiar, Mendagri juga menunjuk Pjs Gubernur di tiga provinsi lain. Yakni Agus Fatoni sebagai Pjs Gubernur Sulawesi Utara, Restuardy Daud sebagai Pjs Gubernur Jambi, dan Teguh Setyabudi sebagai Pjs Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara).

Bacaan Lainnya

“Agus Fatoni ditunjuk sebagai Pjs Gubernur Sulawesi Utara berdasarkan Keputusan Mendagri Nomor 121.71-2912 Tahun 2020,” ujar Benni.

Sementara Restuardy ditunjuk sebagai Pjs Gubernur Jambi berdasarkan Keputusan Mendagri Nomor 121.15-2913 Tahun 2020. Saat ini Restuardy menjabat sebagai Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan BNPP.

Sedangkan Teguh Setyabudi ditunjuk berdasarkan Keputusan Mendagri Nomor 121.65-2914 Tahun 2020. Teguh merupakan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri.

Sebelumnya dikabarkan bahwa Mendagri Tito bakal menunjuk Didik Suprayitno sebagai pejabat sementara (Pjs) Gubernur Kepri. Namun akhirnya Mendagri Tito lebih memilih untuk menunjuk Bahtiar sebagai Pjs Gubernur selama cuti Gubernur Kepri Isdianto yang maju pada Pilkada Kepri 2020.

Dalam penyerahan Keputusan Mendagri tentang Penunjukan Pjs Gubernur, Mendagri Tito menginstruksikan keempat Pjs Gubernur yang akan bertugas untuk mengawal pelaksanaan Pilkada. Para penjabat kepala daerah yang telah ditunjuk diminta untuk memastikan pelaksanaan Pilkada berjalan damai dan aman dari penyebaran Covid-19.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pjs dipilih jika kepala daerah dan wakil kepala daerah petahana maju kembali dalam Pilkada. Karena adanya kewajiban cuti sepanjang masa kampanye yang berdampak pada kekosongan kepala daerah. (re)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *