Batam Targetkan Penerimaan Pajak Rp5,675 Triliun

Jodoh, BatamEkbiz.Com — Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Batam menargetkan penerimaan pajak 2017 mencapai Rp5,675 triliun. Target ini naik sekitar 30 persen dari penerimaan pajak tahun lalu, Rp4 triliun.

“Ini kerja keras yang harus dilakukan tiga KPP di Batam,” kata Kepala KPP Madya Batam, Arman Imran dalam acara bulan panutan Pajak Bumi dan Bangunan, Perdesaan, dan Perkotaan (PBB P2) Batam di Hotel Planet Holiday, Rabu, 29 Maret 2017.

Menjelang akhir triwulan pertama, capaian yang telah diraih tiga KPP di Batam saat ini sebesar 17 persen dari target. Menurut Arman, pajak yang diambil adalah semua pajak, kecuali pajak daerah dan pajak pertambahan nilai (PPN). Batam tidak diberlakukan PPN karena merupakan Kawasan Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas atau Free Trade Zone (FTZ).

“Target dan capaian itu sudah termasuk tax amnesty. Kami berharap paling besar di Maret ini, karena ini saatnya laporan SPT pribadi,” ujarnya.

Arman mengatakan, ketiga KPP tidak bisa bekerja sendiri. Tapi butuh kerja sama dengan pemerintah daerah dan jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD).

Kerja sama yang dibutuhkan yaitu pertukaran data antara Direktorat Jenderal Pajak melalui KPP dengan pemerintah daerah. Misal data izin usaha, data perikanan, perkebunan, dan pertambangan. Kemudian data orang asing yang bekerja di Batam.

“Ada 300 ribu wajib pajak di Batam. Terdiri dari 15 ribu perusahaan, 30 ribu pengusaha, dan 255 ribu pegawai. Yang perlu kita awasi ke depan adalah kepatuhan 15 ribu dan 30 ribu itu,” katanya.

Ia mengatakan, kroscek data perlu dilakukan untuk memastikan data yang diberikan wajib pajak benar atau tidak. Karena sistem perpajakan di Indonesia ini adalah self assessment. Artinya, wajib pajak melaporkan berapa penghasilannya, biaya yang dikeluarkan, profit yang diperoleh berdasarkan data sendiri.

“Kami perlu melakukan cek ricek apakah data ini sudah benar atau tidak. Maka kami perlu data dari pihak terkait. Dari pemerintah daerah mungkin terkait data IMB, PBB, termasuk data imigrasi,” katanya.

Meski menurutnya sebagian pertukaran data sudah berjalan, ke depan ia berharap kerja sama ini bisa diteruskan dan ditingkatkan. Harapannya dengan kerja sama yang baik, penerimaan pajak bisa tercapai dan bisa meningkatkan perekonomian Batam. Sehingga tujuan akhir untuk kesejahteraan dan kemakmuran Batam bisa tercapai.

Arman mengatakan, pajak ini penting untuk pembangunan. Pemerintah punya program pembangunan yang butuh biaya besar. Hampir 80 persen atau Rp1.490 triliun berasal dari pajak. Dan dari Rp1.490 triliun target pajak 2017 ini, sekira Rp700 triliun ditransfer ke daerah atau 50 persen dari target digunakan untuk kontribusi pembangunan daerah. (hms)