Bawaslu Sarankan Calon Petahana Tak Jabat Ketua Gugus Tugas

  • Whatsapp
Penyisiran penanganan virus corona ke masyarakat di Kecamatan Nongsa, Kota Batam pada Sabtu, 30 Mei 2020.

Jakarta, BatamEkbiz.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyarankan agar para kepala daerah yang akan maju pada Pilkada Serentak 2020 tidak menjabat sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di daerah masing-masing. Karena potensi penyalahgunaan kekuasaan relatif besar, baik untuk kepentingan pribadi maupun politik.

“Apakah tak dimungkinkan, misalnya, ketua gugus tugas daerah yang ex officio Bupati, Walikota, Gubernur yang potensi petahana ini tidak dijabat oleh Bupati, Walikota, atau Gubernur,” ujar Ketua Bawaslu RI, Abhan, dalam diskusi virtual bertema Pemilu Serentak di Tengah Pandemi, Selasa (16/6/2020).

Bacaan Lainnya

Menurut Abhan, saran itu disampaikan untuk mencegah konflik kepentingan calon petahana yang akan kembali berlaga di Pilkada 2020. Untuk Ketua Gugus Tugas di wilayah, pemerintah bisa menunjuk sekretaris daerah atau aparatur daerah yang tidak berpotensi mencalonkan diri di Pilkada.

Abhan mencatat ada lebih dari 200 dari total 270 kepala daerah petahana yang berpeluang kembali berlaga di Pilkada 2020. “Saya kira ini bagian dari dari Kemendagri ngatur persoalan itu,” katanya.

Selain itu, Abhan juga menyoroti potensi calon petahana untuk mempolitisasi bantuan sosial, karena gelaran Pilkada 2020 bertepatan dengan pandemi Covid-19. Menurutnya, politisasi bantuan sosial untuk masyarakat sudah muncul di beberapa daerah.

Abhan bercerita pihaknya sudah menemukan banyak Bansos Covid-19 di daerah-daerah yang sengaja ditempelkan sticker wajah kepala daerah petahana. Abhan mengaku, pihaknya sudah memberikan sosialisasi kepada kepala daerah agar tidak memanfaatkan bansos untuk kepentingan politik dalam pemilihan. Guna melakukan pencegahan, Abhan akan meminta tindakan tegas dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

“Kami akan terus berkoordinasi dengan Kemendagri karena ini wilayah mereka, seandainya menjatuhkan sanksi karena ini masuk wilayah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,” katanya.

Upaya lain yang dilakukan Bawaslu, lanjut Abhan, meminta DPRD di daerah dapat melakukan pengawasan yang sama dalam membantu Kemendagri. Sehinga bansos tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik praktis pasangan calon petahana. (re)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *