BBK Dilebur: Batam Hub Logistik, Bintan Pariwisata, Karimun Maritim
Gubernur Kepri Ansar Ahmad dan Walikota Batam Rudi dalam sosialisasi PP 41 Tahun 2021.

BatamEkbiz.com – Pemerintah pada 2 Februari 2021 menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB). Aturan ini bakal mengintegrasikan pengembangan dan pengelolaan kawasan Batam, Bintan dan Karimun untuk kemudahan investasi dan optimalisasi.

Sebelumnya, investasi di KPBPB terhambat karena kelembagaan yang belum memadai. Kemudian prosedur penyelenggaraan yang belum tegas dan ketidaktepatan pemberian fasilitas fiskal. Pemerintah melakukan reformasi yang terwujud dalam PP Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan KPBPB yang memiliki ruang lingkup.

Di antaranya pelayanan perizinan sesuai NSPK (BP menerbitkan seluruh perizinan berusaha, menetapkan jenis dan jumlah barang konsumsi serta menerbitkan perizinan pemasukannya). Kemudian pengembangan dan kerjasama pemanfaatan asset dengan Badan Usaha (BUMN/D, Koperasi, Swasta/PT, Badan Hukum Asing).

Selanjutnya fasilitas dan kemudahan dalam pemasukan dan pengeluaran barang, perpajakan, kepabeanan, cukai, keimigrasian, dan larangan/pembatasan. Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan (Rencana Induk untuk jangka waktu 25 tahun dan dapat ditinjau ulang setiap 5 tahun)

Dalam Rencana Induk Pengembangan KPBPB BBK, tema pengembangan kawasan BBK Tahun 2020-2045 adalah menjadikan kawasan BBK sebagai Hub. Logistik Internasional dalam rangka mendukung pengembangan industri, perdagangan, maritim, dan pariwisata yang terpadu dan berdaya saing. Dengan fokus masing-masing area diantaranya :

Batam difokuskan pada bidang hub logistik internasional (e-commerce), industri kedirgantaraan, industri light and valuable (high tech), industri digital dan kreatif, international trade and finance center serta pariwisata.

Bintan difokuskan pada sektor industri pariwisata internasional, industri MRO, industri transportasi (alumina), industri pengolahan makanan, industri maritime defense, industri olahraga dan olahraga. Sedangkan kawasan Tanjung Pinang difokuskan pada sektor wisata heritage, industri halal, industri perikanan, business center, dan pusat zona integrasi.

Karimun difokuskan sebagai pusat industri maritim (galangan kapal), industri oil-tanking & refinery, industri agritech, industri pengolahan hasil laut, dan pariwisata.

Namun Program/Proyek yang diusulkan oleh Pemerintah Pusat, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Badan Pengusahaan, serta Pemangku Kepentingan lainnya, akan dinilai berdasarkan kriteria untuk menentukan prioritasi program/proyek. Adapun kriteria prioritasnya terbagi: Prioritas Sangat Tinggi, Prioritas Moderat, Prioritas Tersier, dan Prioritas Rendah. (r)