Batam Centre, BatamEkbiz.Com — Tumpang tindih lahan di Batam kembali menjadi sorotan. Komisi I DPRD Batam meminta Badan Pengusahaan (BP) Batam untuk tidak mengalokasikan lahan bermasalah kepada pihak tertentu, karena hanya akan memicu sengketa.

Sengketa lahan itu terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi I DPRD Batam, Jumat, 9 Desember 2016. RDP digelar untuk menindaklanjuti pengaduan warga Perumnas Sagulung Permai RT 10/ RW 01, Kavling Penataan Sagulung atas lahan seluas 2.000 meter persegi yang menjadi sengketa dengan PT Batam Riau Bertuah.

Lahan tersebut sudah ditempati warga sejak 1989 sebagai kavling siap bangun. Saat ini warga yang tinggal di kawasan itu ada 117 kepala keluarga (KK) dan lahan yang ditempati 99 KK di antaranya telah dilegalkan oleh BP Batam. Namun pada 2009, terjadi perubahan atas lahan yang ditempati 18 KK lainnya dan oleh BP Batam dialokasikan kepada Nasir Hutabarat, Direktur PT Batam Riau Bertuah.

“BP Batam memberikan kepada PT Batam Riau Bertuah atas nama R. Nasir Hutabarat. Kami siap membayar UWTO sampai lunas untuk lahan yang ditempati 18 warga tersebut,” ujar Ketua RT10 Kavling Sagulung, Arsyad Abdul Hamid.

Ketua Komisi I DPRD Batam, Nyanyang Haris Pratamura meminta BP Batam cermat sebelum mengalokasikan lahan kepada pihak lain. Sebab sejak tahun 1989 sudah ada warga yang tinggal di lahan itu.

“Tumpang tindih lahan seperti ini terus dikhawatirkan warga Batam, terutama yang tinggal di kavling. Kalau (BP Batam) mau alihkan ke pihak lain, warga yang tinggal di atas lahan itu harus dicarikan solusi nasibnya,” kata Nyanyang.

Perwakilan Kantor Lahan BP Batam, Irfan membantah ada tumpang tindih lahan di kawasan tersebut. Ia justru menuding PT Batam Riau Bertuah telah ingkar, karena tak kunjung membangun lahan yang telah dialokasikan sejak 7 tahun lalu.

“Tidak ada tumpang tindih lahan dalam kasus ini,” tegas Irfan.

RDP itu berakhir dengan kesepakatan untuk menyelesaikan secara mediasi antara PT Batam Riau Bertuah, BP Batam, dan warga. Mediasi dilakukan untuk mencari jalan terbaik atas legalitas lahan tersebut. (R04)