Dana bansos dan hibah naik Rp59 miliar

  • Whatsapp

Batamkota, BatamEkbiz.ComĀ – Pemerintah Kota Batam mengajukan kenaikan dana bantuan sosial (bansos) dan hibah hingga sekira Rp59 miliar dalam ranperda perubahan APBD 2014. Di APBD murni, dana bansos dianggarkan Rp4,4 miliar dan di APBD perubahan dianggarkan Rp41,1 miliar atau naik sekira Rp37 miliar. Sementara dana hibah dianggarkan Rp7,7 miliar di APBD murni dan di APBD perubahan dianggarkan Rp29,8 miliar atau naik sekira Rp22 miliar.

Bacaan Lainnya

Besarnya kenaikan dana bansos dan hibah ini memicu kritis berbagai elemen masyarakat. Kalangan aktivis mahasiswa di Batam menilai bahwa penambahan anggaran dana bansos dan hibah ini sarat kepentingan serta rawan penyelewengan.

 

Penyaluran dana bansos di Batam tahun sebelumnya pernah masuk ranah hukum, diantaranya disebabkan adanya data fiktif ataupun nilai yang disalurkan tidak sesuai kuitansi. Kasus ini akhirnya menjerat Kabag Keuangan Erwinta Marius dan Bendahara Pemko Batam, Raja Abdul Haris sebagai tersangka.

 

Ketua Umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Batam, Rizky mengatakan, sesuai ketentuan, bansos diberikan kepada organisasi yang telah terdaftar sebelumnya dan tidak bisa dialokasikan untuk kegiatan yang dilakukan dalam waktu dekat. Penerima bantuan juga wajib menandatangani pakta integritas yang menyatakan kesiapan untuk memberikan laporan dari penggunaan dana bansos yang diberikan.

 

“Selama ini masih banyak penerima bantuan yang tidak memberikan laporan penggunaan anggaran, tapi alokasi anggaran terus ditambah oleh Pemko Batam. Kami khawatir dana bansos dan hibah ini hanya akan mengalir ke orang-orang di lingkaran pemko Batam saja,” ujarnya.

 

Walikota Batam, Ahmad Dahlan mengatakan, meningkatnya anggaran bansos ini disebabkan adanya pemindahan anggaran percepatan infrastruktur kecamatan pada belanja langsung ke belanja bantuan sosial. Sedangkan untuk kenaikan anggaran hibah disebabkan banyaknya usulan yang belum terakomodir di APBD murni, sehingga diusulkan kembali di APBD perubahan.

 

“Ada aturan dari Menteri Dalam Negeri, dana bansos tidak boleh disalurkan menjelang pemilu,” ujarnya.

 

Ketua Komisi II DPRD Batam, Yudi Kurnaen mengatakan bahwa diakomodirnya kembali usulan penerima dana hibah hanya karena kendala agenda pemilihan legislatif (pileg). Dalam pembahasan APBD murni, anggaran untuk dana bansos dan dana hibah tersebut sudah disepakati.

 

“Pembahasan sudah dilakukan, hanya karena ada ketentuan mau pemilu sehingga tidak bisa dilaksanakan,” ujarnya.

 

Wakil Ketua Komisi I DPRD Batam, Ruslan Kasbulatov mengatakan bahwa perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD (KUA). Kemudian keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, kegiatan, dan jenis belanja serta keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, keadaan darurat dan keadaan luar biasa.

 

“Perubahan plafon anggaran sudah disepakati 25 Juni lalu,” ujarnya.

 

Dalam ranperda APBD perubahan, secara umum terjadi kenaikan penerimaan APBD Batam 2014 dari semula Rp1,95 triliun menjadi Rp2,19 triliun. Perubahan ABPD tersebut diantaranya terjadi pada sisi pendapatan, dana perimbangan, belanja, dan pembiayaan.

 

Dari sisi pendapatan, terjadi kenaikan dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. PAD 2014 naik sekira Rp28,8 miliar dari semula Rp599,8 miliar menjadi Rp628,6 miliar. Kemudian dana perimbangan dari semula Rp989,5 miliar naik sekira Rp20 miliar menjadi Rp1 triliun. Sedangkan lain-lain pendapatan yang sah naik sekira Rp58 miliar dari semula Rp238 miliar menjadi Rp296 miliar.

 

Dari sisi belanja, terjadi kenaikan belanja APBD 2014 dari semula Rp1,95 triliun menjadi Rp2,15 triliun. Belanja tidak langsung yang semula Rp657 miliar naik menjadi Rp721 miliar, diantaranya untuk belanja pegawai dari semula Rp640 miliar menjadi Rp644 miliar. Kemudian belanja langsung dari semula Rp1.29 miliar naik menjadi Rp1.43 miliar.

 

Dari sisi pembiayaan, terjadi kenaikan penerimaan pembiayaan daerah dari semula Rp130,7 miliar berubah menjadi Rp264,8 miliar. Penerimaan pembiayaan ini diantaranya dari sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) tahun sebelumnya yang semula Rp125 miliar berubah menjadi Rp258,8 miliar. Perubahan ini berdasarkan hasil audit BPK Perwakilan Kepri.

 

Kemudian dalam pengeluaran pembiayaan, juga terjadi kenaikan dari semula Rp5,2 miliar berubah menjadi Rp45,6 miliar. Perubahan ini diantaranya disebabkan adanya penyertaan modal sebesar Rp42,9 miliar yang direncanakan untuk penambahan penyertaan modal pada PT Bank Riau Kepri dalam rangka peningkatan penerimaan PAD. (R02)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *