Batam Centre — Alokasi dana bergulir pada Dinas PMPK-UKM Batam akhirnya menjadi sengketa informasi. Ini akibat tidak adanya transparansi informasi pemohon dan penerima dana bergulir, sebagaimana diminta salah seorang warga Kelurahan Duriangkang, Kecamatan Sei Beduk, Zaki Setiawan.

Dalam sengketa informasi di Komisi Informasi Kepri, Selasa (18/2) terungkap, Dinas PMPK UKM tidak memberikan informasi sebagaimana diminta, atas permintaan salinan dokumen dana bergulir tahun anggaran 2012 dan 2013. Begitupun dengan permintaan salinan dokumen oenerima dana bergulir, juga ditanggapi tidak sebagaimana diminta. Sedangkan permintaan salinan dokumen rencana kegiatan anggaran tahun 2013 di Dinas PMPK-UKM, tidak ditanggapi.

“Persoalan ini akhirnya menjadi sengketa informasi setelah tidak adanya tanggapan atas surat keberatan yang telah saya sampaikan ke Walikota Batam terkait permintaan informasi tersebut,” ujarnya.

Ia menyayangkan, Dinas PMPK UKM enggan memberikan data tersebut ditengah semakin meningkatnya alokasi dana bergulir. Bahkan untuk 2014 ini, nilainya hingga Rp10,7 miliar, dari sebelumnya pada 2013 sekitar Rp9,5 miliar.

Padahal pada 2011, jumlah dana bergulir yg disalurkan hanya Rp2 miliar. Dana ini disalurkan kepada 86 UKM dengan total Rp1.825.000.000, 1 unit koperasi dengan nilai Rp75 juta, dan 3 unit UED-SP/BMT dengan nilai Rp100 juta.

Kemudian pada 2012, anggaran dana bergulir yang disalurkan meningkat menjadi Rp5.388.000.000. Dengan rincian Rp5.163.000.000 untuk 181 UKM, Rp150 juta untuk 2 koperasi, dan Rp75 juta untuk 1 UED-SP/BMT

“Sebagai masyarakat, kita ingin turut mengontrol dan melakukan pengawasan program dana bergulir di Batam. Apakah sudah tepat sasaran, dan diberikan sesuai ketentuan,” jelas Zaki.

Sidang sengketa informasi dipimpin oleh Ketua Majelis Arifuddin Jalil, didampingi dua anggota, James F. Papilaya dan Budi Sufiyanto. Dalam sidang sengketa tersebut juga dilakukan sidang mediasi pertama dengan mediator Ketua Komisi Informasi Kepri, Liesminidiningsih.

Ketidakseriusan Dinas PMPK-UKM Batam dalam menghadapi sidang sengketa informasi publik ini, terlihat sejak awal. Agenda sidang yang dijadwalkan dimulai pada jam 10.00 WIB, terpaksa molor hingga satu jam akibat pihak termohon (Dinas PMPK-UKM) belum hadir. Kepala Dinas PMPK-UKM Batam akhirnya hadir diwakili oleh bawahannya.

Menurut Arifuddin Jalil, pengajuan sengketa informasi yang dilakukan pemohon ke Komisi Informasi Kepri sudah sesuai ketentuan. Mengingat adanya ketidakpuasan pemohon, atas ditanggapinya tidak sebagaimana diminta permohonan dokumen pemohon dan penerima dana bergulir di Dinas PMPK-UKM Batam.

“Keterbukaan informasi publik ini diatur dalam undang-undang (UU) nomor 14 tahun 2008,” ujar Arifuddin. (R02)