Seibeduk, BatamEkbiz.Com — Kesadaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemko Batam terkait keterbukaan informasi publik masih minim. Beberapa SKPD justru terkesan menutup-tutupi saat publik meminta informasi tersebut.

Kesan itu dirasakan Mahyudin, warga Perumahan Puri Agung, Kelurahan Mangsang, Kecamatan Seibeduk saat meminta data tenaga kerja asing (TKA) yang telah mendapatkan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) ke Pemko Batam. Dalam permohonan tersebut, dia juga meminta data jumlah tenaga kerja Indonesia yang menjadi pendamping TKA serta mendapat pendidikan dan pelatihan dari tahun 2013, 2014, dan 2015.

“Permohonan data itu sudah saya ajukan sejak Agustus 2015, namun tak semua diberikan sampai sekarang,” ujarnya, Selasa, 7 Juni 2016.

Wakil Ketua Pemuda Muhammadiyah Provinsi Kepri ini mengaku harus menempuh proses panjang untuk mendapatkan data tersebut. Diawali pengajuan permohonan informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemko Batam, pengajuan keberatan kepada atasan PPID, hingga mengajukan sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Kepri.

Setelah gagal di tahap mediasi, Komisi Informasi Kepri melalui putusannya Nomor: 022/VIII/KI/Kepri-PS/2015 tertanggal 13 Maret 2016 akhirnya mengabulkan permohonan Mahyudin untuk mendapatkan informasi yang dimohonkan tersebut. Sehingga PPID Pemko Batam harus menyerahkan seluruh informasi yang dimohonkan kepada pemohon.

Kenyataannya, masih ada beberapa data yang sampai sekarang belum diterima. Namun Mahyudin tak patah semangat dan bertekad menempuh proses hukum melalui permohonan eksekusi kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Tanjungpinang di Sekupang, Batam.

“Saya sudah siap untuk mengajukan gugatan ke PTUN, agar putusan Komisi Informasi terkait data TKA tersebut bisa dieksekusi,” katanya.

Alumnus Universitas Muhammadiyah Mataram ini mengaku memerlukan data TKA tersebut karena melihat banyaknya pengangguran di Batam yang kesulitan mendapatkan pekerjaan. Sementara TKA terkesan leluasa menempati posisi-posisi puncak di berbagai perusahaan di Batam.

Padahal untuk bisa bekerja pada perusahaan-perusahaan di Indonesia, para TKA itu harus memiliki kualifikasi sesuai bidangnya. Bukan hanya karena mampu membayar dana kompensasi atau restribusi IMTA, mereka bebas masuk dan kerja di Batam.

“Kasihan tenaga kerja lokal yang sudah banyak terbelunggu dalam pengangguran, yang di antaranya disebabkan kehadiran TKA. Sebab banyak posisi kerja yang mestinya ditempati oleh tenaga kerja lokal, malah diisi TKA,” katanya.

Selain itu, dalam perundang-undangan dan peraturan Menteri Ketenagakerjaan yang berlaku, tenaga kerja asing yang bekerja di negeri ini maksimal 5 tahun. Kemudian hanya bisa mengisi jabatan tertentu dan yang paling penting mereka memiliki kualifikasi pendidikan serta pengelaman kerja 5 tahun dengan dibuktikan sertifikat kerja.

”Bagaimana faktanya? Saya menilai dari banyak pengguna tenaga ekspatriat tak mematuhi ketentuan yang berlaku. Lantas bagaimana pengawasan dan regulasi yang dilakukan pemerintah? Saya khawatir pengusaha dan birokrasi serta penegak hukum mengabaikan perintah perundang-undangan. Inilah yang merugikan anak pribumi dan menambah daftar pengangguran dan pencari kerja di Batam,” paparnya.

Kepala Disnaker Kota Batam Zarefriadi saat dikonfirmasi wartawan salah satu media di Batam mengatakan bahwa data TKA perpanjangan ada di BPM PTSP Kota Batam, bukan di Disnaker. Sedangkan data TKA awal ada di Kementerian Ketenagakerjaan.

Berdasarkan data Disnaker Batam, jumlah TKA yang memperpanjang IMTA di Batam pada 2013 sebanyak 2.878 orang. Kemudian pada tahun 2014 berkurang menjadi 2.729 orang dan pada 2015 sebanyak 2.609 orang TKA. Jumlah ini belum termasuk TKA yang baru bekerja di Batam (permohonan awal ke Kementerian Ketenagakerjaan) dan TKA yang bersifat sementara. (wan)