DPR Minta BP Batam Berbenah Sejahterakan Masyarakat

  • Whatsapp
BP Batam Berbenah Sejahterakan Masyarakat
Anggota Komisi VI DPR Nevi Zuairina.

Batam, BatamEkbiz.com – Anggota Komisi VI DPR Nevi Zuairina meminta Badan Pengusahaan (BP) Batam meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar setara negara maju. Menurutnya, Kota Batam harus menjadi etalase Indonesia. Untuk itu Batam harus segera berbenah guna menyaingi negara-negara tetangga.

Legislator Sumatera Barat II ini mengatakan, BP perlu meningkatkan konsentrasinya pada pengelolaan air bersih kawasan industri. Kemudian infrastruktur pengembangan lahan pertanian, pengembangan pelabuhan, dan hal teknis untuk mempertahankan keseimbangan lingkungan.

Bacaan Lainnya

“Penduduk Batam inikan tidak terlalu banyak. Saya berharap aktivitas BP Batam dapat melibatkan masyarakat, sekaligus mengupayakan penduduk sekitar menjadi memiliki kemampuan seperti negara maju. Seperti penduduk singapura yang relatif maju dengan tingkat pendapatan per kapita 65.233.000 US Dollar,” tuturnya, Kamis (17/12/2020).

Nevi melihat biaya hidup di Batam relatif tinggi. Bagi masyarakat yang tinggal di Batam, mereka wajib membayar beragam jenis pajak daerah atau pungutan. Antara lain pembayaran Uang Wajib Tahunan otorita Batam (UWTO) bagi pemilik hak pengelolaan lahan dengan jumlah tertentu.

Kewajiban membayar pungutan tersebut termuat dalam Keputusan Kepala BP Batam Nomor 85 Tahun 2010. Keputusan ini mengatur tentang Penetapan Perpanjangan Waktu Alokasi Lahan dan Tarif Perpanjangan UWTO.

Selain masalah tingkat kesejahteraan masyarakat Batam, Politisi PKS ini juga menyoroti peran BP Batam dalam mengelola lingkungan. BP Batam mendapat kewenangan dalam pengelolaan, pembangunan, dan pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Baca juga : Kepri, Provinsi Berbiaya Hidup Termahal Kedua di Indonesia

Nevi menyebut, dalam pelaksanaan kewenangannya, BP sering menghadapi kendala. Salah satunya dengan terbitnya berbagai perizinan dari berbagai kementerian/lembaga kepada swasta dan instansi lainnya. Perizinan itu untuk melakukan pengelolaan dalam Kawasan Perdagangan Bebas seperti Pengelolaan Sumber Daya Air, Limbah, dan Lingkungan.

“Persoalan lingkungan akan menjadi sorotan berbagai pihak baik, baik dalam maupun luar negeri. BP Batam saya harap fokus persoalan lingkungan yang secara jangka panjang dapat mengakibatkan dampak tidak menguntungkan. Ini harus mendapatkan perhatian, sehingga aktivitas kawasan Batam menjadi sepanjang masa dapat hidup dan berkembang,” tuturnya. (re)