DPRD Batam Sahkan Perda Kesehatan dan Pajak Daerah
Wakil Ketua I DPRD Batam Zainal Abidin memimpin sidang paripurna.

Batam Centre, BatamEkbiz.Com — DPRD Kota Batam mengesahkan dua rancangan peraturan daerah (ranperda) menjadi peraturan daerah (perda) dalam sidang paripurna ke-18 masa sidang I tahun 2016, Kamis, 5 Januari 2017. Kedua perda yang disahkan itu adalah Perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Perda Penyelenggaraan Kesehatan Daerah (PKD).

Dalam laporannya juru bicara sekaligus Sekretaris Pansus Perda PKD, Uba Ingan Sigalingging mengatakan, pihaknya telah melakukan seluruh proses dalam pembahasan Ranperda PKD dan kajian. “Pada akhirnya, pansus berpandangan pentingnya payung hukum tentang PKD untuk menjamin terlaksananya pelayanan kesehatan kepada masyarakat,” ujarnya.

Sementara Ketua Bapperda DPRD Batam, Idawati Nursanti dalam laporan akhirnya memaparkan, pihaknya telah melakukan pengkajian dan harmonisasi atas perubahan Perda 5/2011 tentang Pajak Daerah. “Perda ini diambil alih karena sempat tertunda. Kami sudah melakukan pembahasan dan pengkajian,” ujarnya.

Dalam pengkajiaan atau harmonisasi tersebut disepakati adanya kenaikan sejumlah obyek pajak. Di antaranya pajak diskotek dan hiburan malam naik dari 15 persen menjadi 35 persen. Sedangkan pajak dari permainan ketangkasan atau gelper naik menjadi 50 persen.

“Sementara untuk pajak reklame partai politik dan sosial dikecualikan,” papar Idawati.

Kenaikan pajak hiburan itu mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam UU tersebut di antaranya mengatur besaran pajak bar, pub, dan diskotek maksimal 75 persen.

Wali Kota Batam Muhammad Rudi mengatakan, keberadaan Perda Pajak Daerah memang perlu penyesuaian guna membiayai kesinambungan pembangunan Batam.

Dalam kesempatan tersebut, Pimpinan Sidang yakni Wakil Ketua I DPRD Batam Zainal Abidin melaporkan kinerja DPRD Batam, sekaligus membuka masa persidangan II tahun 2017. Selain itu juga dibacakan perubahan susunan alat kelengkapan dewan dari Fraksi Partai Golkar. Di antaranya masuknya Djoko Mulyono sebagai anggota Badan Anggaran menggantikan Ides Madri. Sedangkan Ides Madri akan menempati posisi sebagai anggota Badan Musyarawarah. (R04)