Batam Centre, BatamEkbiz.Com — Rapat dengar pendapat Komisi I DPRD Batam, Kamis, 8 Desember 2016, merekomendasikan penundaan eksekusi lahan Kampung Harapan Swadaya, Bengkong Sadai. Penundaan dilakukan sampai ada solusi bagi warga yang tinggal di kawasan itu.

“Harus ada solusi terbagi bagi warga di sana, jangan melakukan penggusuran terlebih dahulu,” kata Ketua Komisi I DPRD Batam, Nyanyang Haris Pratamura usai rapat dengar pendapat.

Rapat dengar pendapat itu dihadiri perwakilan warga Kampung Harapan Swadaya, Pemko Batam, dan BP Batam. Sementara dari pihak pengembang, PT Glory Point tidak hadir. Begitupun Direktur Lahan BP Batam juga tidak hadir. Ketidakhadiran sejumlah pihak terkait itu disesalkan Komisi I DPRD Batam.

“RDP akan dijadwalkan ulang dan saya minta semua pihak bisa hadir, biar bisa ada keputusan,” tegas Nyanyang.

Nyanyang menilai putusan Mahkamah Agung yang memenangkan gugatan PT Kencana Raya Maju Jaya dalam sengketa lahan Kampung Harapan Swadaya cacat hukum. Sebab tidak mencabut Surat Keputusan Bersama (SKB) yang menjadi dasar bagi warga untuk tinggal di atas lahan yang kini menjadi sengketa tersebut. SKB itu diteken oleh tiga instansi, yaitu Pemko Batam, DPRD Batam, dan BP Batam pada 2012 lalu.

Terkait keputusan MA yang sudah inkrah yang menyebutkan lahan tersebut milik pengembang tertentu, politisi Partai Gerindra ini menyebut tidak lengkap apabila SKB belum dicabut. Selain itu, juga harus ada pemberitahuan kepada warga.

“Terdapat tiga instansi yang menandatangani SKB. Ini harus didudukkan dulu, selesaikan persoalan di bawah dan lihat juga sisi kemanusiaannya,” kata Nyanyang.

Sekretaris Camat Bengkong, Muhammad Tahir meminta persoalan warga yang tinggal di atas lahan sengketa diselesaikan terlebih dahulu. Pasca-rusuh eksekusli lahan pada 8 November lalu, ada sejumlah rumah warga yang rusak berat dan ringan.

“Kami bukan mau melawan hukum, tapi bagaimana agar masalah di atas lahan bisa diselesaikan terlebih dulu. Jangan ada aktivitas yang membuat suasana kembali memanas,” katanya.(R04)