Fisman: Tunjukkan Pengelola Air Bersih yang Lebih Baik dari ATB

Batam (be) – Keinginan Badan Pengusahaan (BP) Batam untuk mengambil alih pengelolaan air bersih di Batam, pasca berakhirnya konsesi PT Adhya Tirta Batam (ATB) pada November 2020 mendatang, disangsikan berbagai pihak.

Keraguan masyarakat cukup masuk akal, apalagi jika merujuk pengelolaan air bersih yang dilakukan oleh pemerintah melalui Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Pengelolaan air bersih di Batam oleh BP Batam dianggap sejumlah kalangan tidak akan semumpuni saat pengelolaannya dilakukan oleh PT ATB.

“Tunjukkan pengelola air bersih yang lebih baik dari ATB di Indonesia? Di daerah lain, air bersih dikelola oleh pemerintah daerah melalui PDAM dan hasilnya relatif kurang memadai dan tidak memenuhi harapan masyarakat,” ungkap Ketua Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia (LCKI) Kepri, Fisman F Gea, kemarin.

Lembaga bentukan mantan Kapolri, Jenderal (Purn) Dai Bachtiar, yang saat ini menjabat Ketua Presidum LCKI Pusat, tidak hanya memantau berbagai bentuk kejahatan di tengah masyarakat, tapi juga memberikan perhatian serius terhadap hal-hal yang berpeluang mengganggu hajat hidup masyarakat.

Karenanya, Fisman yang juga Sekjen Ikatan Keluarga Besar Sumatera Utara (IKABSU) ini juga mengingatkan agar rencana BP Baam mengelola air bersih di Batam jangan sampai mengakibatkan masyarakat jadi korban. Sebab, Fisman mengaku bahwa pelayanan yang diberikan oleh ATB kepada konsumen sejauh ini sudah cukup baik.

Diantaranya, adalah penerapan Supervisory Control And Data Acquisition (SCADA) yang merupakan sistem kendali berbasis komputer yang dipakai untuk pengontrolan proses pengolahan air, distribusi dan pemantauan kebocoran.

SCADA yang dibangun ATB berbeda dengan sistem yang digunakan oleh perusahaan daerah air minum (PDAM) di Indonesia pada umumnya. SCADA yang ada di ATB merupakan satu satu yang terbaik di Indonesia, karena terintegrasi antara produksi, distribusi dan NRW. SCADA yang diluncurkan sejak 17 Januari 2017 ini merupakan teknologi baru yang diaplikasikan oleh ATB.

Oleh sebab itu, Anggota DPRD 2004-2009 juga menyoroti keputusan BP Batam mengelola air bersih yang berlandaskan amanah UUD 1945 dan UU Sumber Daya Air No 17 Tahun 2019, UU No 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah 122 Tahun 2015 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum, dan Peraturan Menteri PUPR No 25 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan sendiri oleh Badan Usaha.

“Ingat bahwasanya swasta dalam hal ini PT ATB sama sekali tidak menguasai air namun mereka (ATB, red) hanya mengelolanya saja. Sejauh ini kinerja ATB sangat bagus dan kami juga mengapresiasi ATB yang sedang giat-giatnya meningkatkan kualitas pelayanan ke masyarakat selaku pelanggan mereka,” paparnya.

Sementara Kepala BP Batam HM Rudi sudah sepakat terkait tidak dilanjutkannya konsesi dengan PT ATB. “Sudah ada surat pemutusan ke ATB bahwa dihentikan. Wewenang pemutusan di Kepala BP Batam sebelumnya (Edhy Putra Irawadi), sebelum beliau meninggalkan BP Batam,” kata Rudi dalam konferensi pers di Gedung Marketing Center BP Batam, Kamis (23/1/2020) lalu.

Rudi mengaku akan membicarakan proses transisi tersebut dengan Menko Perekonomian saat ini.BP Batam pun dikatakannya sengaja tidak membuka lelang karena berencana mengelola air bersih di Batam secara mandiri. “Tapi kami belum kami pastikan apakah akan dikelola seratus persen, atau sebagian kerjasama dengan vendor lain,” ujarnya.

Tanggung jawab pengelolaan air bersih di Batam akan diserahkan ke deputi IV. “BP bisa mengelola sendiri, dan deputi IV saya bekas orang (tenaga ahli) mengelola air di Jakarta. Nantinya dia yang bertanggungjawab soal pengelolaan ini,” jelas Rudi.

Sebab air sebagai bagian dari sumber daya air merupakan cabang produksi penting dan menguasai hajat hidup orang banyak yang dikuasai oleh negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (r)