Fraksi DPRD Batam Soroti Pengelolaan Keuangan RSUD

Batam Centre, BatamEkbiz.Com — Pengelolaan keuangan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Embung Fatimah Batam mendapat sorotan sejumlah fraksi DPRD Batam. Sorotan itu disampaikan Fraksi Hanura dan PKS pada paripurna Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Batam tahun anggaran 2016 di DPRD Batam, Senin 10 Juli 2017.

Ketua Fraksi Hanura DPRD Batam, Bustamin Hasibuan mengatakan, berdasarkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), terdapat pengeluaran yang tidak dilengkapi bukti pertanggungjawaban. Pengeluaran yang mencapai Rp1,3 miliar itu berpotensi menjadi kerugian daerah.

“Itu uang negara, uang rakyat yang harus ada pertanggungjawaban,” ujarnya.

Menurut Bustamin, tidak ditemukannya sisa kas RSUD Embung Fatimah itu telah menjadi temuan BPK. Selain pengelolaan keuangan RSUD Embung Fatimah, dia juga menyoroti buruknya pelayanan dan pengelolaan keuangan yang tidak terencana di Puskesmas Lubukbaja.

“Imbasnya, pelayanan kepada masyarakat menjadi terganggu,” katanya.

Paripurna dipimpin Wakil Ketua I DPRD Batam Zainal Abidin dan dihadiri 27 anggota DPRD Kota Batam. Sementara dari Pemko Batam hadir Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad.

Sekretaris Fraksi PKS DPRD Batam, Rohaizat juga menanggapi banyaknya kelemahan dalam pengelolaan keuangan di RSUD Embung Fatimah. Salah satunya belum digunakannya aplikasi dalam pengelolaan keuangan RSUD, sehingga jauh dari standar.

“Pengelolaan kas RSUD masih jauh dari standar, sehingga menjadi temuan BPK. Padahal RSUD sudah terakreditasi B dan memiliki penghasilan hingga puluhan miliar, namun catatan kasnya masih dengan cara manual,” katanya.

Wakil Walikota Batam, Amsakar Achmad menerima sorotan fraksi-fraksi DPRD Batam tersebut. Pihaknya akan menanggapi tanggapan fraksi setelah melakukan rapat bersama tim Pemko Batam.

“Semua pandangan disampaikan rekan fraksi akan diterima dan per item akan dibahas. Nanti akan dijawab secara resmi,” katanya. (R03)