Connect with us

Politik

Fraksi PDIP DPRD Batam Nilai Pengelolaan BUMD Belum Optimal

Published

on

Juru bicara Fraksi PDIP Tumbur Sihaloho dalam rapat paripurna pandangan fraksi atas Ranperda tentang Penyertaan Modal Daerah Pemko Batam pada sejumlah BUMD, Senin 15 November 2021.

BatamEkbiz.com – Fraksi PDIP DPRD Kota Batam menilai bahwa pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) saat ini belum optimal. Penilaian ini disampaikan juru bicara Fraksi PDIP Tumbur Sihaloho dalam rapat paripurna pandangan fraksi atas Ranperda tentang Perubahan Perda Nomor 3 tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah Pemko Batam pada sejumlah BUMD, Senin 15 November 2021.

“Fraksi PDIP menilai bahwa pengelolaan BUMD saat ini belum optimal, masih terjebak dalam pola birokrasi dibandingkan perusahaan yang berorientasi pada peningkatan pendapatan asli daerah, belum transparan dalam pengelolaan modal, dan pelayanan yang belum maksimal,” kata Tumbur.

Menurut Tumbur, fraksinya menduga adanya praktik mismanajemen yang mengarah pada in-efisiensi dan kecurangan dalam pengelolaan BUMD. Sehingga perlu adanya perbaikan-perbaikan yang signifikan dalam pengelolaan BUMD yang sebelumnya sudah disertakan modal.

Baca juga: Gubernur Kepri Lantik Aman sebagai Ketua Perkumpulan Keluarga Bawean Batam

“Sehingga anggaran-anggaran daerah yang sudah dikucurkan menjadi solusi yang tepat bagi peningkatan pendapatan asli daerah Kota Batam,” katanya.

Fraksi PDIP, lanjut Tumbur, juga menyayangkan sikap Pemko Batam yang terkesan eksklusif. Dimana saat pembahasan, pemerintah daerah mengajak DPRD untuk duduk bersama, namun saat BUMD berjalan pihaknya tidak pernah diajak untuk berdiskusi maupun evaluasi atas pengelolaan BUMD.

“Padahal tugas dan fungsi kami salah satunya adalah pengawasan, sehingga kami perlu mengetahui apa yang dikerjakan BUMD dengan kucuran dana yang diberikan,” katanya.

Baca juga: Kasus Kekerasan Anak, Komisi IV DPRD Batam Minta Dinas P3APPKB Tingkatkan Pengawasan

Fraksi PDIP mempertanyakan pertanggungjawaban atas modal BUMD seperti PT RAL dan PT Pembangunan Batam yang dari dulu bermasalah. Termasuk besaran penyertaan modal pada Bank Riau Kepri, apakah nantinya sebanding dengan kontribusi yang diberikan untuk PAD Batam di tengah banyaknya sorotan terhadap kinerja Bank Riau Kepri saat ini.

“Perlu didudukkan persoalan ini sebelum dilanjutkan ke pembahasan ranperda penyertaan modal pada sejumlah BUMD,” kata Tumbur.

Rapat paripurna pandangan fraksi tersebut dipimpin Wakil Ketua III DPRD Batam, Ahmad Surya. Selain PDIP, seluruh fraksi DPRD Batam juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangannya dalam paripurna tersebut. (re)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *