Gaji Tak Dibayar, Karyawan Ngadu ke Dewan

Batam Centre, BatamEkbiz.Com – Persoalan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh perusahaan tidak sebatas merumahkan karyawan. Namun tanggung jawab perusahaan memberikan pesangon (pelunasan gaji/tunjangan karyawan) dan ini serign menjadi masalah yang dihadapi pekerja. Menurut Anggota DPRD Aman, pekerja yang melaporkan mantan perusahaannya ke DPRD Batam, banyak karena belum menerima pesangon dari perusahaan tempat mereka bekerja.

Langkah yang dilakukan DPRD, menurut Aman adalah mempelajari laporan dan memanggil pihak perusahaan dan pelapor maupun Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Batam dalam agenda rapat dengar pendapat.

”Setelah mendengar masalah dari berbagai pihak, Dewan memberikan solusi yang harus dilaksanakan bersama. Jika tidak bisa, maka langkah selanjutnya ke Pengadilan Hubungan Industri,” terang Politisi PKB Batam yang baru saja menangani masalah pekerja dan perusahaan  di kantor DPRD Batam.

Apabila persoalan sengketa pekerja dengan pihak perusahaan yang ada di Batam masuk ke Pengadilan Hubungan Industri, lanjut Aman, akan berat bagi buruh untuk mendapatkan haknya. Pasalnya, pekerja yang sudah diberhentikan, terpaksa akan mengeluarkan biaya dan waktu yang banyak untuk mengikuti sidang di pengadilan yang ada di Tanjungpinang. Sementara mereka tidak bekerja atau pengahasilan mereka tidak ada lagi.

Selain itu, pihak perusahaan pun akan merasa rugi, karena akan fokus dengan persoalan hukum dan bisa diberikan sangsi atau dicabut izinnya jika bersalah tidak memberikan upah karyawan sesuai peraturan yang berlaku.

”Maka saya berharap, pihak perusahaan harus mengikuti aturan yang ada dan karyawan pun bisa mendapatkan haknya sesuai kemampuan perusahaan,” ingin Anggota Komisi IV DPRD Batam, Sabtu 18 Maret 2017 di Batam Centre.

Sambung Aman, DPRD maupun Disnaker hanya sebatas memediasi, memberikan solusi atas masalah tersebut, dan memberikan sangsi kepada perusahaan yang tidak menjalankan aturan.

”Kalau bisa ditempuh dengan jalan kekeluargaan, tentu itu lebih baik. Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak ada masalah ke depannya,” pesan Pembina Persatuan Guru NU Kota Batam ini.

 

yud