Batamkota, BatamEkbiz.Com — Kursi Hanura di DPRD Provinsi Kepri melonjak tiga kursi, dari 2 kursi pada pemilu sebelumnya menjadi 5 kursi dalam pemilu 2014. Di pemilu sebelumnya, kursi Hanura DPRD Kepri diduduki Jusrizal dan Sukri Fahrial.

Jusrizal maju dari dapil Kepri III – Kabupaten Karimun -, berhasil duduk kembali di DPRD Kepri dari enam kursi yang tersedia. Caleg incumbent ini meraih 4.528 suara.

Sukri Fahrial maju dari dapil Kepri IV – Batam A -, Kecamatan Batuampar, Bengkong, Lubukbaja, dan Batamkota berhasil terpilih kembali. Dalam pleno tingkat Provinsi Kepri, Hanura dengan 14.628 suara mendapat satu kursi dari sepuluh kursi yang teralokasi. Suara terbanyak diraih Sukri Fahrial dengan 2.992 suara.

“Dibanding pemilu lalu, perolehan kursi Hanura di DPRD Kepri naik tiga kursi,” ujar Amir Hakim yang juga Ketua DPD Hanura Kepri, Selasa (6/5/2014).

Sementara dapil Kepri I, Kepri II, dan Kepri V (Batam B), masing-masing menyumbang tambahan satu kursi bagi Hanura. Di dapil Kepri I (Kota Tanjungpinang), kursi Hanura diraih Rudi Chua dengan 10.454 suara. Di dapil Kepri II (Kabupaten Bintan dan Lingga), kursi Hanura diraih Harlianto dengan 6.768 suara.

Di dapil V – Batam B -, Kecamatan Sekupang, Belakangpadang, Batuaji, dan Sagulung, Hanura mendapat 11.182 suara dan berhasil meraih satu dari sepuluh kursi yang teralokasi. Suara terbanyak diperoleh caleg nomor urut 1, Amir Hakim Siregar dengan 2.395 suara.

Meski mengalami kenaikan perolehan kursi DPRD Kepri, Amir Hakim mengaku belum puas. Ini karena terjadinya kecurangan, seperti penggelembungan suara, tidak disertakannya jumlah surat suara yang digunakan dan tidak digunakan, serta jumlah surat suara sah dan tidak sah.

Ia juga menilai bahwa pleno rekapitulasi tingkat Batam oleh KPU Kepri tidak sah, dan sudah berkomunikasi dengan Bawaslu pusat. Karena kecurangan tersebut berdampak pada perolehan kursi Hanura di DPRD Batam, terutama di dapil II dan V, masing-masing hanya mendapat satu kursi dari seharusnya dua kursi.

“Saat ini (kemarin) saya sedang di Jakarta untuk melaporkan kecurangan yang terjadi di Batam. Kita meminta agar dilakukan penghitungan suara ulang seluruh Batam,” ujarnya. (R02)