Iuran PGRI dan pungutan di SMPN 20 dipertanyakan

  • Whatsapp

Sekupang, BatamEkbiz.ComĀ – Beragam iuran dan pungutan di lingkungan pendidikan di Batam mulai dipertanyakan. Iuran dan pungutan yang dilakukan secara rutin maupun pada momen tertentu ini, tidak pernah dipertanggungjawabkan penggunaan dan pemanfaatannya.

Pemanfaatan iuran dipertanyakan para guru yang menjadi anggota Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Batam atas iuran wajib sebesar Rp10 ribu setiap bulannya. Dari iuran setiap bulannya tersebut, PGRI Batam bisa mengantongi uang kas hingga puluhan juta rupiah dari ribuan guru yang ada di Batam. Belum lagi bantuan dana hibah yang diterima PGRI dari Pemko Batam.

Seorang guru berinisial IK mengungkapkan, meski PGRI mendapatkan dana iuran dari guru setiap bulannya dan dana hibah dari Pemko Batam, para guru masih dibebani dengan biaya-biaya tambahan. Untuk pengadaan seragam PGRI, para anggota masih dikenakan biaya. Begitupun dengan kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan PGRI pada waktu-waktu tertentu, juga membebankan pungutan kepada guru.

“Iuran wajib Rp10 ribu dari guru dikumpulkan melalui sekolah, selanjutnya disetor ke PGRI. Namun sebagai guru, kami tidak pernah mendapat laporan penggunaan keuangan dari pengurus PGRI,” ungkapnya, kemarin.

Menurut IK, selama ini PGRI beralasan bahwa iuran wajib bulanan tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan dan koperasi khusus bagi anggota PGRI Batam. Padahal biasanya, kegiatan yang dilakukan oleh PGRI, biayanya berasal dari APBD. Begitupun dengan keberadaan koperasi, para guru tidak pernah tahu bentuk dan fungsi koperasi, apalagi merasakan manfaatnya.

“Iuran tersebut tak jelas dan betul-betul janggal. Kami berharap ada laporan jelas atas penggunaan dana oleh pengurus PGRI kepada guru,” katanya.

Hal senda juga dinyatakan PJ, seorang guru yang sudah lima tahun mengajar di sebuah sekolah di Batam. Menurutnya, iuran wajib bulanan untuk PGRI Batam tersebut berlaku sama, termasuk bagi guru berstatus tenaga honor di sekolah negeri dan swasta.

“Selama ini kita tidak mengetahui dialokasikan kemana iuran wajib setiap guru. Yang kita tahu hanya setor setiap bulan sebesar yang telah ditetapkan oleh PGRI, Rp10 ribu,” katanya.

Anggota DPRD Batam, Aman mengaku telah mendapatkan keluhan dari para guru terkait iuran yang dibebankan setiap bulannya tersebut. Menurutnya, iuran tersebut tidak disertai dengan kejelasan penggunaan dan program kerja yang dilakukan oleh PGRI Batam.

“Tidak adanya laporan dan transparansi keuangan membuat banyak guru mempertanyakan penggunaan dana iuran tersebut,” ungkapnya.

Sementara Ketua PGRI Batam yang juga Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas) Dinas Pendidikan Batam, Rustam Effendi enggan dikonfirmasi atas permasalahan yang dipertanyakan para guru tersebut. Beberapa kali dihubungi ke nomor ponselnya tidak ada jawaban. Begitupun dengan pesan singkat yang dikirimkan, tidak mendapatkan balasan.

Tidak hanya di lingkungan PGRI Batam, di lingkungan sekolah, sejumlah orang tua juga mempertanyakan adanya pungutan liar (pungli) yang dibebankan sekolah kepada siswa. Pungutan ini terjadi di SMPN 20 Batam, berupa pungutan untuk kegiatan perpisahan guru yang pindah hingga sumbangan untuk pernikahan guru.

Nd, salah satu orang tua siswa mengaku heran dengan biaya yang seharusnya ditanggung oleh sekolah ataupun individu guru tersebut, ternyata justru dibebankan kepada siswa. Sama seperti iuran guru untuk PGRI, pungutan yang diwajibkan kepada siswa di SMPN 20 ini juga tidak disertai dengan pertanggungjawaban penggunaannya.

“Seperti untuk acara perpisahan guru yang pindah dan nikah, setiap siswa dipungut minimal Rp5 ribu. Di SMPN 20 Batam ada sekitar 2 ribu siswa, dan uang pungutan itu tidak pernah ada laporan penggunaannya. Padahal seharusnya itu kepentingan sekolah dan masing-masing guru, namun dibebankan ke siswa,” ujar warga Tiban Koperasi tersebut.

Wakil Kepala Sekolah SMPN 20 Batam, Gusfawati mengakui adanya pembayaran yang dilakukan oleh siswa tersebut. Namun pembayaran sebesar Rp5 ribu itu merupakan iuran dari Anggota OSIS untuk perpisahan guru dan iuran uang nikah.

“Jumlah siswa di SMPN 20 ada 1.714 siswa. Itu sukarela dan tidak dipatok,” katanya.

Gusfawati menjelaskan, sumbangan yang dilakukan oleh pihak OSIS itu merupakan sukarela. Pihak sekolah tidak ada yang melakukan pungutan.

“Kalau ada guru yang menikah itu memang ada anggaran dari Humas dan OSIS sifatnya hanya membantu sumbangan untuk berpartisipasi,” jelasnya.

Wali Kelas SMPN 20 Batam, Hendra mengatakan bahwa sekolah tidak ingin memberatkan para siswa dengan kewajiban membayar iuran. Terkait masalah uang, para wali kelas berusaha untuk menghindarinya.

“Ya,,, kalau menikah itu kan sekali-sekali,” ujarnya. (R04)