Jabatan Kepala Daerah: Setengah atau Lebih Masa Jabatan Dihitung Sekali

BatamEkbiz.com – Mahkamah Konstitusi menolak seluruh permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU 1/2015. UU ini tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada).

Mohammad Kilat Wartabone (Wakil Bupati Bone Bolango Periode 2016-2021) dan Imran Ahmad mengajukan permohonan pengujian UU ini. “Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua MK Anwar Usman bersama delapan hakim konstitusi dalam sidang Putusan Nomor 67/PUU-XVIII/2020, Kamis (14/1/2021).

Mahkamah berpendapat, Pasal 7 ayat (2) huruf n UU Pilkada telah mengatur pembatasan periodesasi masa jabatan kepala daerah (gubernur, bupati, walikota) maksimal dua periode. Secara normatif ketentuan dimaksud belum dapat menjawab perhitungan periodesasi masa jabatan kepala daerah yang tidak dapat menuntaskan masa jabatan sebelum berakhir masa jabatannya selama lima tahun.

Pentingnya penentuan perhitungan dimaksud tidak hanya berkaitan dengan periode masa jabatan kepala daerah yang berhenti sebelum habis masa jabatannya. Tetapi menyangkut pula penentuan periodesasi masa jabatan wakil kepala daerah yang melanjutkan sisa masa jabatan kepala daerah.

Satu Kali Masa Jabatan

Berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah merujuk pada putusan sebelumnya. Yaitu Putusan MK Nomor 22/PUU-VII/2009 yang mempertimbangkan bahwa yang menjadi persoalan ialah jika masa jabatan periode pertama tidak penuh. Karena Pemohon menggantikan pejabat bupati/walikota yang berhenti tetap.

Misalnya, Pemohon II menjabat Bupati Karimun periode pertama selama kurang dari satu tahun (kurang dari separuh masa jabatan). Sedangkan Pihak Terkait I menjabat Walikota Surabaya selama dua tahun sembilan bulan atau lebih dari separuh masa jabatan.

Penjelasan Pasal 38 PP 6/2005 menyatakan bahwa penghitungan dua kali masa jabatan dihitung sejak saat pelantikan. Penjelasan ini tidak membedakan apakah seseorang secara penuh menjabat selama masa jabatan ataukah tidak.

Mahkamah menilai tidak adil apabila seseorang menjabat kurang dari setengah masa jabatan disamakan dengan yang menjabat setengah atau lebih masa jabatan. Oleh sebab itu, berdasarkan asas proporsionalitas dan rasa keadilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum,” Mahkamah berpendapat bahwa setengah masa jabatan atau lebih dihitung satu kali masa jabatan. Artinya jika seseorang telah menjabat kepala daerah atau sebagai pejabat kepala daerah selama setengah atau lebih masa jabatan, maka yang bersangkutan dihitung telah menjabat satu kali masa jabatan.

Dengan memahami secara saksama pertimbangan hukum di atas, substansi yang berkaitan dengan masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah telah dipertimbangkan sedemikian rupa untuk memberikan kepastian hukum. Artinya, norma Pasal 7 ayat (2) huruf n UU Pilkada yang menyatakan, “Belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota” harus dimaknai sebagaimana pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009.

Berdasarkan pemaknaan tersebut, khususnya pertimbangan yang menyatakan “Mahkamah berpendapat bahwa setengah masa jabatan atau lebih dihitung satu kali masa jabatan. Artinya, jika seseorang telah menjabat kepala daerah atau sebagai pejabat kepala daerah selama setengah atau lebih masa jabatan, maka yang bersangkutan dihitung telah menjabat satu kali masa jabatan”. Sehingga persoalan permohonan para Pemohon yang memohon agar frasa sebagaimana dimaksudkan dalam petitum para Pemohon yang menyatakan, “menjabat sebagai gubernur, bupati, walikota” dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n UU Pilkada dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai menjadi “menjabat sebagai gubernur, bupati, walikota dan/atau menjadi pejabat gubernur, bupati, walikota” telah dijawab secara tegas dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009 tersebut.

“Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat tidak terdapat masalah konstitusionalitas dalam norma yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon a quo,” kata Hakim Konstitusi Saldi Isra membacakan pendapat Mahkamah.

Terkait dalil para Pemohon perihal penyelundupan hukum berkenaan dengan kasus konkret yang dikemukakan oleh para Pemohon, dalil tersebut menurut Mahkamah adalah dalil yang bukan menjadi kewenangan Mahkamah untuk memberikan penilaian. Mengingat penetapan seseorang yang diangkat menjadi pejabat kepala daerah yang menggantikan kepala daerah yang berhalangan tetap adalah merupakan ranah implementasi norma dan bukan terkait dengan inkonstitusionalitas norma.

Terlebih lagi, karena norma Pasal 7 ayat (2) huruf n berkaitan dengan syarat pencalonan. Maka secara yuridis pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan keberatan atau upaya hukum kepada lembaga yang ditentukan oleh undang-undang. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, dalil Pemohon berkenaan inkonstitusionalitas norma Pasal 7 ayat (2) huruf n UU Pilkada tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Sebagaimana diketahui, permohonan uji materi UU Pilkada ini diajukan oleh Mohammad Kilat Wartabone dan Imran Ahmad. Mohammad Kilat Wartabone merupakan bakal calon kepala daerah dari jalur perseorangan untuk maju dalam Pilkada 2020 di Kabupaten Bone Bolango. Sedangkan Imran Ahmad adalah penduduk Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, yang mempunyai hak untuk dipilih sekaligus hak untuk memilih.

Para Pemohon merasa dirugikan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016. Khususnya frasa “belum pernah menjabat sebagai Gubernur/Bupati/Walikota …” yang pemaknaannya berlaku untuk subjek hukum Gubernur/Bupati/Walikota saja.

Makna norma tersebut dibatasi hanya untuk menghitung masa jabatan subjek hukum yang pernah menjabat kepala daerah saja. Tetapi tidak berlaku untuk subjek hukum wakil kepala daerah yang menjadi pejabat kepala daerah.

Padahal dalam satu periode masa jabatan, menurut para Pemohon, terdapat subjek hukum yang menjabat sebagai kepala daerah. Yakni (1) Gubernur/Bupati/Walikota itu sendiri, dan/atau (2) Wakil Gubernur/Bupati/Walikota yang menjadi pejabat kepala daerah.

Secara aktual, para Pemohon mengalami kerugian atas praktik ketatanegaraan kepala daerah di Kabupaten Bone Bolango. Bupati Bone Bolango terpilih Periode 2010-2015, Abdul Haris Nadjmudin diberhentikan sementara karena tersangkut perkara pidana. Sehingga Wakil Bupati Hamim Pou diberi wewenang menjalankan pemerintahan sebagai pejabat bupati sejak 18 September 2010-27 Mei 2013. Dalam rentang waktu 2 tahun 3 bulan, Bupati Abdul Haris Nadjmudin meninggal dunia. Sehingga Hamim Pou menjadi bupati pengganti sejak 27 Mei 2013-17 September 2015.

Pada Periode 2016-2021, Hamim Pou terpilih menjadi Bupati satu periode untuk masa jabatan 17 Februari 2016-17 Februari 2021. Kemudian pada Pilkada 2020, Hamim Pou selaku ketua sebuah partai dicalonkan kembali menjadi Bupati Bone Bolango. (re)