Batam Centre, BatamEkbiz.Com – Kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) selalu digaungkan kalangan buruh di Batam setiap tahunnya. Tuntutan kenaikan itu biasa dilakukan melalui demonstrasi besar-besaran, selain perdebatan di Dewan Pengupahan.

Namun menurut anggota Komisi IV DPRD Batam, Fauzan, tuntutan kenaikan UMK kurang tepat. Buruh di Batam juga harus mendorong pemerintah dapat mengendalikan harga kebutuhan pokok.

“Fokus tuntutannya jangan hanya pada kenaikan UMK tiap tahunnya, tapi juga harus mendorong pemerintah untuk mengendalikan harga sembako,” kata Fauzan, Kamis, 17 November 2016 saat menanggapi perbedaan angka UMK versi buruh dan pengusaha.

Fauzan menjelaskan, jika fokus perjuangan buruh hanya pada kenaikan UMK, maka hasilnya dipastikan tidak maksimal bagi memenuhi kebutuhan hidup pekerja. Sebab, jangankan setelah kenaikan, saat pembahasan UMK saja harga kebutuhan pokok mulai merangkak naik.

Sementara kenaikan UMK yang diinginkan buruh adalah sebelum terjadi kenaikan harga kebutuhan pokok. Alhasil, setinggi apapun kenaikan UMK, tak akan membuat buruh bisa hidup layak. Sebab kenaikan harga kebutuhan pokok jauh lebih tinggi dibanding kenaikan UMK itu sendiri.

“Pastinya akan terus ketinggalan. Bayangkan, kenaikan UMK 10 persen sampai 20 persen, tapi kenaikan sembako sudah 40 persen. Bagaimana mau cukup?” kata Fauzan.

Ahmad, Pengurus Unit Kerja (PUK) di sebuah perusahaan di Mukakuning juga menilai harga kebutuhan pokok yang murah lebih penting daripada kenaikan UMK. Mengingat dasar bagi buruh untuk menuntut kenaikan UMK adalah untuk memenuhi tingginya kebutuhan hidup, akibat melonjaknya harga barang dan tak terkendali. Sementara kenaikan upah sendiri justru memicu kenaikan baru harga kebutuhan pokok menjadi semakin tinggi.

“Untuk mengantisipasi tingginya harga sembako, pemerintah harus menstabilkan dan menurunkan harga-harga, serta memberantas mafia pangan,” katanya. (R04)