Jokowi Akhirnya Cabut Perpres Investasi Miras
Upaya penyelundupan rokok, mikol, dan barang elektronik dari Batam digagalkan.

BatamEkbiz.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencabut lampiran Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang terkait dengan industri minuman keras (miras). Hal tersebut diputuskan Jokowi setelah mempertimbangkan masukan dari sejumlah pihak, termasuk para ulama dan tokoh agama.

“Setelah menerima masukan dari ulama-ulama, MUI, Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, ormas-ormas lain, tokoh-tokoh agama, juga masukan-masukan dari provinsi dan daerah, bersama ini saya sampaikan saya putuskan lampiran Perpres terkait pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras yang mengandung alkohol saya nyatakan dicabut,” ujar Jokowi dalam keterangan yang disampaikan di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (2/3/2021).

Seperti diketahui, aturan investasi itu sebenarnya merupakan lampiran dari Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Perpres ini ditetapkan pada 2 Februari lalu oleh Jokowi dan diundangkan pada tanggal yang sama oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly.

Dengan pencabutan itu, maka lampiran dalam perpres tersebut dinyatakan tidak lagi berlaku.

Sebelumnya, anggota Komisi I DPR RI Jazuli Juwaini menyerukan pencabutan Perpres 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Aturan ini melegalkan minuman keras atau minuman beralkohol dari skala industri, perdagangan eceran, hingga kaki lima sebagai Daftar Investasi Positif (DPI).

Mengingat, ungkap Jazuli, kebijakan tersebut sangat menciderai moral yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Penegasan tersebut disampaikan Jazuli dalam siaran persnya di Jakarta, Senin (1/3/2021).

Baca juga: Penyelundupan Handphone, Mikol, dan Rokok HMind Keluar Batam Digagalkan

“Pemerintah seharusnya menjaga nilai-nilai dasar negara dan konstitusi, menghadirkannya dalam kebijakan negara di berbagai sektor. Bukan malah menciderainya atas nama pragmatisme ekonomi. Kami mengingatkan, agar jangan sampai kebijakan negara kehilangan arah,” ujarnya. (r)