Kahmi Dorong Harmonisasi Pembangunan Batam

  • Whatsapp

Batam Centre, BatamEkbiz.Com — Memperingati Milad ke-51, Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (Kahmi) Kota Batam menggelar seminar bertema “Harmonisasi Pembangunan Batam menuju Pertumbuhan Ekonomi yang Lebih Baik” di Hotel PIH Batam Centre, Sabtu 30 September 2017. Sebagai narasumber hadir anggota DPR Nyat Kadir, anggota DPD Hardi Hood, dan Kepala Biro Perencanaan Teknik BP Batam Tjahyo Prionggo.

Seminar dibuka secara resmi oleh Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad yang juga alumni HMI. Kegiatan ini dihadiri ratusan peserta dari kalangan pelajar, mahasiswa, LSM, kader HMI Batam dan alumni HMI. Di antara alumni HMI yang hadir adalah Wakil Ketua III DPRD Provinsi Kepri Surya Makmur Nasution, Wakil Ketua I DPRD Kota Tanjungpinang Ade Angga, anggota Komisi IV DPRD Batam Aman, Kepala Kantor Pelabuhan BP Batam Nasrul Amri Latif, Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kepri Muhitz Marzuki, dan Komisioner Komisi Informasi Kepri Jazuli.

Bacaan Lainnya

Surya Makmur selaku Ketua Pimpinan Majelis Wilayah (PMW) Kahmi Kepri mengapresiasi terselenggaranya seminar ini. Menurutnya, salah satu poin penting dari seminar adalah mendorong pemerintah untuk menjadikan Pemko dan BP Batam dalam satu sistem. Dimana Wali Kota sebagai ex-officio BP Batam dan BP Batam melalui CEO-nya menjadi pelaksana pengelolaan kawasan di bidang investasi dan bisnis.

Sebab akar masalah disharmoni kewenangan antara Pemko dan BP Batam bersumber dari aturan atau regulasi yang tidak harmoni atau tidak satu sistem. Atas dasar itu, Kahmi wilayah akan mendorong isu ini dalam rapat kerja dan rapat koordinasi wilayah (Rakorwil) Kahmi se-Sumatera.

“InsyaAllah Rakorwil Kahmi se-Sumatera akan dihadiri Menpan RB (Asman Abnur),” kata Politisi Partai Demokrat ini.

Sementara itu Amsakar dalam sambutannya mengaku pesimistis perekonomian Batam bisa melesat lagi, jika tumpang tindih kewenangan antara Pemko dan BP Batam tak selesai. Ia mengaku sudah 20-an kali membahas transformasi Batam dari kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas (FTZ) ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Kemenko. Pembahasan yang sama juga dilakukan di Komisi VI DPR dan oleh Ombudsman.

“Semua memperbincangkan Batam, tapi penyelesaiannya seperti tari poco-poco, maju mundur-maju mundur. Selama overlapping, persinggungan ini tak akan pernah selesai,” katanya.

Padahal arahan Presiden, lanjut Amsakar, Januari 2016 FTZ Batam sudah harus bertransformasi ke KEK. Tapi pada tataran teknis tak pernah terealisasi.

“Penyelesaian overlapping ini ranah kewenangannya ada di pemerintah pusat. Namun pada tataran aturan main, dari 19 Januari 2016 tak ada juga jalan keluar. Pemko Batam menggenjot pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan infrastruktur, tapi investasi lesu,” katanya.

Nyat Kadir juga menyebutkan bahwa persoalan Batam lebih disebabkan oleh pemerintah pusat. Menurutnya, ada regulasi pemerintah pusat yang memicu benturan dalam pelaksanaannya di daerah.

“Yang membuat kita ‘berantem’ adalah aturan di atas. Pemerintah melalui kementerian menyumbang, sehingga kita ‘berantem’,” katanya.

Nyat mencontohkan terbitnya Undang-Undang (UU) Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1/2007 tentang Perubahan atas UU 36/2000 tentang Penetapan Perppu Nomor 1/2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. UU yang dikeluarkan pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu tidak mempertimbangkan peran dari otonomi daerah.

“Padahal sewaktu pemerintahan Gus Dur (Abdurrahman Wahid), UU 36/2000 memasukkan adanya pertimbangan dari otonomi daerah. PP 46 (tahun 2007) lebih lucu, peran pemerintah daerah ditarik habis,” katanya.

Hardi Hood menekankan pentingnya harmonisasi antara Pemko dan BP Batam. Kunci dari harmonisasi ini adalah layanan publik yang menyentuh masyarakat.

“Hari ini kita lihat gajah melawan gajah, yang mati kancil. BP lawan Pemko, korbannya masyarakat. Baik Pemko dan BP Batam adalah ranah negara. Jika layanan publik Pemko dan BP Batam tidak menyentuh masyarakat, berarti tidak harmoni,” katanya.

Sementara itu Tjahyo memaparkan tentang potensi maritim Batam yang sangat layak untuk dikembangkan. Di antaranya adalah melalui sektor pelabuhan dan galangan kapal. (R02)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *