Kasus Dugaan Korupsi DPRD Batam, Harusnya Tender Menjadi PL

  • Whatsapp

Batam, BatamEkbiz.com – Meski terkesan lambat, penanganan kasus dugaan korupsi anggaran konsumsi pimpinan DPRD Kota Batam anggaran 2017-2019 oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Batam terus bergulir. Sebanyak 25 saksi diperiksa, 12 saksi di antaranya mengakui kesalahannya dan mengembalikan uang Rp 160 juta.

“Proses penyidikan masih berlangsung. Dalam menetapkan tersangka kami sangat hati-hati, kami mencari pihak yang paling bertanggung jawab,” tutur Kepala Kejari Batam, Dedie Tri Hariyadi.

Bacaan Lainnya

Kasus ini bermula dari laporan masyarakat yang ditindaklanjuti tim Pidsus Kejari Batam. Setelah menemukan alat bukti, tim meningkatkan status dari penyelidikan ke tahap penyidikan.

Dalam penanganan perkara korupsi ini terkuak adanya dugaan akal-akalan pengelolaan anggaran belanja konsumsi DPRD Batam. Modusnya dengan memecah-mecah kegiatan pekerjaan, sehingga dari seharusnya melalui tender elektronik bisa menjadi penunjukan langsung (PL).

Nilai anggaran belanja konsumsi selama tiga tahun tersebut sangat fantastis, mencapai sekitar Rp 2 miliar. Berdasarkan DIPA anggaran yang ada, untuk tahun 2017 dianggarkan Rp 550 juta, tahun 2018 dianggarkan Rp850 juta, dan tahun 2019 dianggarkan Rp 750 juta.

Belanja konsumsi itu digunakan untuk sejumlah kegiatan. Di antaranya pertemuan rutin antara pimpinan DPRD Batam dengan kalangan wartawan atau awak media, masyarakat, dan paguyuban atau ormas. Semua kegiatan itu dialokasikan anggaran konsumsi untuk makan dan minum.

Saat ini Kejari Batam masih menunggu hasil penghitungan kerugian negara oleh BPKP Perwakilan Kepri. Namun dari pemeriksaan saksi-saksi, penyidik sudah mengumpulkan beberapa alat bukti, seperti dokumen kontrak kerja dan sejumlah uang tunai.

Uang tunai ini diperoleh dari beberapa saksi yang diduga turut menikmati uang hasil korupsi. Meski demikian, masih ada pihak lain, rekanan atau pihak ketiga yang enggan mengembalikan uang.

Kejari Batam masih menunggu itikad baik semua pihak yang belum mengembalikan uang negara tersebut. Pengembalian uang negara ini harus dilakukan, meski tidak serta merta menghilangkan unsur pidana yang terjadi. (re)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *