Kenikmatan Sesaat, Jerat Konsumen Lewat Pinjaman Online

BatamEkbiz.com – Keberadaan pinjaman online (pinjol) ilegal ibarat duri dalam perkembangan industri financial technology (fitench) di Indonesia. Bila tidak segera diberantas, perusahaan ilegal yang meresahkan masyarakat ini akan merusak perkembangan fintech yang sedang tumbuh saat ini.

Wakil Ketua Komisi XI DPR, Fathan Subchi, membeberkan tiga hal untuk memberantas fintech ilegal. Baik oleh OJK, asosiasi, dan aparat penegak hukum.

Pertama, edukasi kepada masyarakat harus semakin gencar dilakukan. Ini, menurut Fathan, adalah tugas abadi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
“Tugas besar OJK adalah memberikan pendidikan kepada masyarakat, sosialisasi, memberikan literasi, serta pemahaman yang betul. Memilah-milah mana pinjol yang legal, mana yang ilegal,” ujarnya dalam webinar, Rabu (30/6/2021).

Menurut Fathan, masyarakat harus dicerdaskan untuk memilah mana tawaran pinjaman online yang legal dan mana yang tidak. Selain itu, ia juga berharap agar edukasi yang dilakukan OJK bisa mendorong masyarakat melakukan pinjaman online untuk tujuan produktif.

“Kita minta OJK mulai concern pada pinjol-pinjol yang produktif yang tidak konsumitif, yang tidak lifestyle, leisure, entertain,“ katanya.

Kedua, adalah penegakan hukum. Penegak hukum harus lebih keras menindak pinjol-pinjol ilegal, yang terus menawarkan, merayu, mengirim SMS, chat yang berisi penawaran yang sebetulnya secara permukaan menggiurkan.

“Karena manusia dalam dirinya konsumtif, manusia dalam dirinya mencari kenikamatan sesaat,” ujar Fathan.

Selain edukasi dan penegakan hukum, dari sisi regulasi juga harus segera ada undang-undang yang mengatur soal fintech ini. Saat ini, regulasi fintech hanya berdasarkan pada Peraturan OJK.

Baca juga: Tips Meningkatkan Bisnis Online di Masa Pandemi

“Parlemen mendorong agar segera dirumuskan suatu undang-undang fintech yang mencakup seluruh kepentingan stakeholder. Kami menunggu dari OJK, seluruh stakeholder untuk merumuskan bersama. Karena sampai hari ini hanya diatur dalam POJK yang sebetulnya dari segi derajat undang-undangnya masih sangat rendah,” katanya. (re)